Jokowi Disebut Anti-Pancasila, Mahfud MD: Kalau Gatot Presiden Pasti Sama

Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang anti Pancasila. Menurutnya, bila Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menjadi presiden, ia juga akan dicap serupa sebagai presiden anti Pancasila.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat menjadi pembicara di Indonesian Lawyers Club bertajuk 'Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi' yang disiarkan di TVOne pada Selasa (20/10/2020).

Menurut Mahfud, selama ini setiap pemerintahan yang berkuasa kerap kali dituding tak sejalan dengan Pancasila.

Hal itu ditemui sejak era kepemimpinan Soekarno hingga ia lengser. Kemudian Soeharto juga mengalami hal serupa.

"Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama," kata Mahfud seperti dikutip Suara.com, Rabu (21/10/2020).

"Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila. SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama," imbuhnya.

Menurutnya, di setiap pergantian presiden selalu ada pihak-pihak yang berpedoman pada Pancasila dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

Namun, pada kenyataanya tak ada seorangpun yang mampu mengejawantahkan Pancasila dengan sempurna.

Mahfud juga menyindir Gatot jika kelak ia menjadi presiden maka ia juga akan mendapatkan tuduhan serupa.

Baca Juga: Jokowi Tak Mau Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Muhammadiyah Minta Ini

"Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," tutur Mahfud.

Mahfud melanjutkan, tak hanya Gatot saja melainkan siapapun yang menjadi presiden akan menemui masalah serupa, yakni dianggap tidak Pancasilais.

"Kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila," ungkapnya.

Mahfud memahami mengapa pengejawantahan Pancasila tiap presiden RI selalu menjadi persoalan.

Hal itu lantaran belum ada tafsir final mengenai Pancasila.

"Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila apakah ini jelek atau tidak. Padahal, Pancasila itu konsep prismatik, yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sina masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu," tandasnya.