Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencoba mencari tahu kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam masa satu tahun kepemimpinannya. Hasilnya, semakin rendah tingkat pendidikan responden, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasannya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin pada September 2020 mencapai 66 persen. Angka itu memperlihatkan peningkatan ketimbang pada hasil survei yang ditemukan pada Mei 2020.
"Di bulan Mei yang puas atau cukup puas itu hanya sedikit di atas 50 persen," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).
Sementara untuk responden yang menjawab kurang puas berkisar 26,4 persen dan tidak puas sebanyak 2,4 persen.
Burhanuddin menilai tingkat kepuasan responden tersebut bisa naik lantaran adanya bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat pandemi virus Corona (Covid-19). Selain itu, aspek kelas masyarakat juga mempengaruhi kepada tingkat kepuasaan masyarakat.
"Aspek kelas, semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapat, cenderung lebih puas dibanding mereka yang pendapatan atau pendidikannya tinggi terhadap kinerja pemerintah pusat," tuturnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin juga melihat aspek partisan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi - Ma'ruf. Pasalnya, ia menemukan responden yang memilih Jokowi - Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019 lalu cenderung akan menjawab puas.
"Sebaliknya ketika seseorang memilih Prabowo-Sandiaga pada 2019 lalu, meskipun Prabowo sudah masuk pemerintah, maka responden cenderung menjawab tidak puas," tuturnya.
Sebagai informasi, survei Indikator itu dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan melibatkan 1.200 responden. Pengambilan survei dilakukan dengan metode simple random sampling. Selain itu, margin of error survei tersebut sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Baca Juga: Jokowi Sudah 2 Periode, Seabrek Pelanggaran HAM Tetap Tak Pernah Tuntas
Berita Terkait
-
Survei: Mayoritas Warga Jabar Setuju Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer
-
Anak-anak Gen Z Lebih Percaya TNI Dibandingkan Parpol atau DPR
-
Istri Mendes Yandri Susanto Menang Quick Count Indikator 76,9 Persen
-
Quick Count Indikator Politik Indonesia: Robinsar-Fajar Raih 51 Persen di Pilkada Cilegon
-
Survei Pilkada Jateng versi Indikator Politik: Ahmad Luthfi Menang Tipis, Elektabilitas Andika Perkasa Merosot
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan