Suara.com - Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan ucapan selamat datang kepada massa aksi dari sektor buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law - UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Kamis (22/10/2020) siang.
Diketahui, ada dua elemen massa buruh yang hari berunjuk rasa, yakni Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Provinsi Banten dan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).
Dari atas mobil yang dilengkapi pengeras suara, kepolisian turut mengajak massa aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib. Polisi menyatakan, akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa.
"Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan selamat datang dan kami berkomintmen mengamankan jalannya aksi dari buruh. Semoga aman, lancar," ucap petugas polisi melalui pengeras suara.
Aparat meminta massa aksi untut tetap menjaga kesehatan saat berunjuk rasa. Tak hanya itu, polisi meminta agar massa turut menjaga agar tidak timbul kericuhan.
"Kami imbau, bantu kami untuk sama-sama menjaga jalannya aksi ini. Salam sehat, merdeka," kata dia.
Berkumpul di Patung Kuda
Sebelumnya, massa FSPI Provinsi Banten tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 12.10 WIB. Mereka datang dari kawasan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menggunakan sepeda motor dan membawa satu mobil komando.
Saat ini, massa FSPI bekumpul di sisi kanan Patung Kuda, tepannya di depan gedung Indosat. Ketua DPD FSPI Provinsi Banten, Redi Dharmana mengatakan, akan ada sekitar 500 massa aksi dari FSPI yang akan turun menolak Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Longmarch ke Kawasan Istana, Buruh: Omnibus Law Lebih Berbahaya dari Covid!
"Sekitar 500-an massa, ini baru perwakilan saja. Tapi akan ada rangkaian aksi lagi tanggal 10 November," kata Redi di lokasi.
Redi menyebut, pihaknya hendak 'mengetuk hati' pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. Oleh sebab itu, massa FSPI menuntut agar Presiden segera menerbitkan Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja.
"Intinya, hari ini kami ingin mengetuk hati Presiden Jokowi. Kami turun ke sini hendak mengetuk hati pemerintah. Kami menuntut agar Presiden menerbitkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang," jelasnya.
Longmarch
Redi melanjutkan, pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran pada 10 November mendatang. Bahkan, FSPI akan menutup pabrik-pabrik agar para pekerja dapat turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
"Mungkin kami akan tutup pabrik-pabrik di kawasan kami. Tanggal 10 nanti kami akan gelar aksi yang lebih besar," tutup dia.
Tag
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian