Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengungkapkan alasan lain mengadakan rapat di Puncak, Bogor daripada di kantor sendiri. Salah satunya adalah dari segi finansial.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan rapat di Hotel Grand Cempaka Puncak lebih murah dibandingkan di Jakarta. Sebab gedung rapat itu dimiliki oleh BUMD DKI PT Jakarta Tourisindo.
"Kalau (lokasi rapat) dipilih di DKI biaya sewanya lebih besar," ujar Aziz saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Menurut Aziz, untuk membahas anggaran diperlukan tempat yang luas dan terbuka untuk dihadiri sampai 1.000 orang. Hotel tersebut dinilainya memenuhi kriteria tersebut.
"Karena tempat itu milik Pemda DKI dan kawasannya cukup luas untuk menampung 1.000 orang," tuturnya.
Aziz tidak menyebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan DPRD untuk mengadakan rapat satu hari itu. Namun pertimbangan utamanya adalah demi meminimalisir potensi penularan Covid-19.
"Dipilih di puncak karena ruang gedung dewan semua tertutup full AC, di puncak terbuka dan ventilasinya bagus," pungkasnya.
Dalih Corona
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Namun rapat ini tak dilakukan di gedung kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Rapat DPRD DKI di Puncak Bogor Tak Punya Izin dari Satgas COVID-19
Hal ini terlihat dari undangan rapat yang diterima wartawan. Tertulis alamat rapat untuk membahas KUPA-PPAS itu berada di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak yang mengikuti rapat ini membenarkannya. Namun ia mengklaim lokasi di luar kota dipilih karena gedung DPRD sedang ditutup.
"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ujar Gilbert saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Ia mengaku khawatir dengan penyebaran Corona jika rapat digelar di kantornya. Karena itu lokasi luar kota dianggap lebih efektif.
"Kita harus tetap bekerja dalam suasana pandemi. Di DPRD tidak cukup kalau harus jaga jarak semua. Dari eksekutif lengkap. Legislatif juga lengkap," tuturnya.
Berita Terkait
-
Astrid Kuya Cerita Rumahnya Dijarah saat Rapat DPRD: Banyak Anak Sekolah Ikut Terlibat
-
Dituding Tak Becus Jadi Anggota DPRD Buru, Bella Shofie: Dari Awal Siap Mundur
-
Bella Shofie Akui Jarang Berkantor di DPRD, Suami Membela: Dia Tidak Ambil Gaji
-
Bella Shofie Klarifikasi Tudingan Tak Pernah Berkerja Jadi Anggota DPRD: Itu Berlebihan
-
OTT KPK di Kolaka Timur, LP3HI: Bupati Abdul Aziz Bisa Dijerat TPPU
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu