Suara.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara terkait pembangkangan sipil menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belakangan ini ramai terjadi.
Yasonna Laoly menyatakan kekesalannya sampai menilai seolah-olah seperti akan terjadi kiamat saja.
Menurut Yasonna Laoly, ajakan pembangkangan sipil merupakan bentuk provokasi dan politik untuk tidak percaya kepada pemerintah.
Adanya pembangkangan sipil dirasanya justru akan menimbulkan masalah baru. Sebab tidak semua paham dengan konsepnya.
"Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan," ujarnya dilansir dari Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Oleh sebab itu, Yasonna Laoly dalam acara bincang ROSI Kompas TV mengajak para aktivis dan akademisi yang menyerukan pembangkangan sipil agar mengikuti jalur formal saja.
Menurutnya, ketidakpuasan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa langsung disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa perlu menciptakan kegaduhan.
"Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, gak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taat lah," kata Yasonna Laoly.
"Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil," sambungnya.
Baca Juga: Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi, Rocky: Melayani Kecurigaan Publik
Lebih lanjut lagi, Yasonna Laoly pun mengaku kesal dengan para penyeru pembangkangan sipil yang mengajak masyarakat untuk tak percaya lagi dengan MK.
Yasonna Laoly mengatakan cara berpikir seperti itu justru menunjukkan adanya kemunduran. Oleh sebab itu, ia menjadi setengah malu dibuatnya.
"Kalian ke DPR gak percaya, ke pemerintah, ke MK gak percaya. Hanya percaya diri sendiri. Come on. Ini monopoli kepercayaan diri sendiri," ujarnya dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly pun mengaku pasrah. Sebab, menurutnya sekencang apapun pemerintah menjelaskan ujungnya tetap tidak akan diterima. Pasalnya Yasonna menuding mereka sudah memonopoli diri sendiri.
"Sudah dibelakangnya apriori. Sudah suudzon, memonopoli diri sendiri," tegasnya.
Yasonna Laoly merasa gerakan pembangkangan sipil ini seolah menghalalkan segala cara agar bisa membatalkan Omnibus Law. Ia juga khawatir aksi tersebut juga ditunggangi oleh para pemain politik yang memiliki tujuan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Ribuan Personel Siaga, Polda Metro Imbau Takbiran Tanpa Konvoi dan Arak-arakan
-
Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen
-
BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas
-
KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah
-
Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!
-
Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa
-
Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI
-
Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah
-
Bukan Hanya Pepohonan, Tanah Hutan Tua Ternyata Penyimpan Karbon Terbesar di Bumi
-
H-1 Lebaran: Arus One Way Tol Cipali Terpantau Lengang, Volume Kendaraan Turun Drastis 68 Persen