Suara.com - Angka ketakutan masyarakat untuk menyatakan pendapat di era kekinian semakin tinggi. Disisi lain, sebagian besar masyarakat juga menyatakan semakin sulit untuk berdemonstrasi.
Hal itu diketahui dari hasil survei teranyar yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi'.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan berdasar hasil survei diketahui sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju jika di era kekinian semakin takut menyatakan pendapat. Kemudian, agak setuju 47,7 persen. Sedangkan kurang setuju 22 persen. Sementara, tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Burhanuddin dalam dalam sebuah diskusi virtual pada Minggu (24/10/2020).
Padahal menurut Burhanuddin, Indonesia dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya memberi tempat untuk berbicara bagi masyarakat. Terlepas, pembicaraannya itu berkualitas atau tidak.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Selaras dengan itu, Burhanuddin juga mengungkapkan adanya pendapat dari sebagian besar masyarakat yang mengaku jika kekinian semakin sulit melakukan demonstrasi.
Berdasar hasil survei setidaknya tercatat 20,8 persen responden sangat setuju jika kekinian semakin sulit melakukan demonstrasi. Selanjutnya, 53 persen agak setuju. Sedangkan, 19,6 persen tidak setuju. Serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
Sebagai informasi Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Adapun, margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Diminta Cabut Imbauan Soal Tak Usah Ikut Demo, Rektor UGM: Itu Tak Perlu
Berita Terkait
-
Diminta Cabut Imbauan Soal Tak Usah Ikut Demo, Rektor UGM: Itu Tak Perlu
-
Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Serikat Pekerja Siap Demo
-
Keroyok Polisi saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Peragakan 12 Adegan
-
Pelajar Bali Diamankan Polisi, Gegara Poster Awas Ada Tukang Kawal Joging
-
CEK FAKTA: Benarkah MK Resmi Gagalkan Omnibus Law Usai Demo Mahasiswa?
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?