Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mendapatkan tindakan doxing oleh buzzer pasca dirinya menuliskan perihal pengabadian jalan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA) di akun Twitternya. SAFEnet mengecam tindakan doxing apapun alasannya.
Imal dari Divisi Keamanan Online SAFEnet mengatakan pihaknya masih membaca pola doxing yang digencarkan oleh buzzer. Namun, pihaknya tentu mengecam tindakan doxing terhadap pihak-pihak yang melemparkan kritikan kepada pemerintah.
Untuk diketahui, doxing ialah tindakan menyebarluaskan data pribadi seseorang ke muka umum. Doxing kerap dilakukan sebagai bentuk perundungan di dunia maya.
"Menurut SAFEnet, segala macam bentuk doxing dengan alasan apapun sih pasti SAFEnet kecam, mau pro atau kontra, cara mainnya kan enggak gitu," kata Imal saat dihubungi Suara.com, Senin (26/10/2020).
"Kalau ada yang kontra sebuah keputusan dengan menyodorkan data ya silakan sodorkan data pembanding, bukan kemudian mengumbar data pribadi seseorang," tambahnya.
Imal memandang tindakan doxing ataupun penyerangan yang dilakukan buzzer saat ini semakin masif terutama bagi pihak yang kritis dengan beragam kebijakan pemerintah. Namun menurut pandangannya, perilaku buzzer itu sudah bisa dibaca oleh masyarakat secara dewasa.
"Memang semakin masif tapi netizen juga sudah mulai dan makin terlatih ketika menerima sebuah informasi di linimasa, entah karena memang pesimis entah karena sudah jenuh atau mungkin sudah dapat informasi pembanding," ujarnya.
Meski demikian, Imal tetap menganggap praktik doxing masih berbahaya karena sifatnya ialah mengumbar data pribadi seseorang ke khalayak. Kata Imal, orang-orang yang kritis atau jurnalis yang paling rawan mengalami doxing atau bahkan jenis perundungan lainnya melalui media sosial.
"Doxing selalu membahayakan baik umum atau khusus. karena doxing mengumbar data pribadi seseorang, jadi banyak orang bisa tau data tentang orang yang di-doxing," tuturnya.
Baca Juga: Jalan Jokowi di UEA Disebut Hasil Tukar Lahan: Ekspresi Dijamin Konstitusi
"Motifnya bisa macam-macam, untuk jurnalis dan kelompok kritis memang jadi salah satu perhatian walau ada juga yang akun-akun personal."
Merah Johansyah sebelumnya menguak dugaan di balik pengabadian nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Ia menyebut nama jalan tersebut dan disertai adanya lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur untuk dinasti UEA.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020).
"Satu ruas jalan dikawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Merah menyebut lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
Berita Terkait
-
Penyulut Api Tanpa Wajah
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
JATAM: Warga Pro dan Kontra Tambang di Halmahera Sama-sama Korban Sistem yang Merusak
-
JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi