Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mendapatkan tindakan doxing oleh buzzer pasca dirinya menuliskan perihal pengabadian jalan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA) di akun Twitternya. SAFEnet mengecam tindakan doxing apapun alasannya.
Imal dari Divisi Keamanan Online SAFEnet mengatakan pihaknya masih membaca pola doxing yang digencarkan oleh buzzer. Namun, pihaknya tentu mengecam tindakan doxing terhadap pihak-pihak yang melemparkan kritikan kepada pemerintah.
Untuk diketahui, doxing ialah tindakan menyebarluaskan data pribadi seseorang ke muka umum. Doxing kerap dilakukan sebagai bentuk perundungan di dunia maya.
"Menurut SAFEnet, segala macam bentuk doxing dengan alasan apapun sih pasti SAFEnet kecam, mau pro atau kontra, cara mainnya kan enggak gitu," kata Imal saat dihubungi Suara.com, Senin (26/10/2020).
"Kalau ada yang kontra sebuah keputusan dengan menyodorkan data ya silakan sodorkan data pembanding, bukan kemudian mengumbar data pribadi seseorang," tambahnya.
Imal memandang tindakan doxing ataupun penyerangan yang dilakukan buzzer saat ini semakin masif terutama bagi pihak yang kritis dengan beragam kebijakan pemerintah. Namun menurut pandangannya, perilaku buzzer itu sudah bisa dibaca oleh masyarakat secara dewasa.
"Memang semakin masif tapi netizen juga sudah mulai dan makin terlatih ketika menerima sebuah informasi di linimasa, entah karena memang pesimis entah karena sudah jenuh atau mungkin sudah dapat informasi pembanding," ujarnya.
Meski demikian, Imal tetap menganggap praktik doxing masih berbahaya karena sifatnya ialah mengumbar data pribadi seseorang ke khalayak. Kata Imal, orang-orang yang kritis atau jurnalis yang paling rawan mengalami doxing atau bahkan jenis perundungan lainnya melalui media sosial.
"Doxing selalu membahayakan baik umum atau khusus. karena doxing mengumbar data pribadi seseorang, jadi banyak orang bisa tau data tentang orang yang di-doxing," tuturnya.
Baca Juga: Jalan Jokowi di UEA Disebut Hasil Tukar Lahan: Ekspresi Dijamin Konstitusi
"Motifnya bisa macam-macam, untuk jurnalis dan kelompok kritis memang jadi salah satu perhatian walau ada juga yang akun-akun personal."
Merah Johansyah sebelumnya menguak dugaan di balik pengabadian nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Ia menyebut nama jalan tersebut dan disertai adanya lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur untuk dinasti UEA.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020).
"Satu ruas jalan dikawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Merah menyebut lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
Berita Terkait
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Erros Djarot Bongkar Borok Politik Jokowi: Nepotisme dan Buzzer Rusak Demokrasi Indonesia?
-
Hanung Bramantyo Sindir Buzzer di Hari Ulang Tahun Zaskia Adya Mecca: Rata-rata Berhijab
-
Gandhi Fernando Murka Dituding Buzzer, Seret Nama Jerome Polin yang Diduga Cuci Tangan
-
Denny Sumargo Ngamuk Dituduh Buzzer Hingga Terima Rp150 Juta
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre