Kasus Surat Jalan Palsu, Hakim Tolak Eksepsi Anita Kolopaking

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Anita Kolopaking dalam perkara kasus surat palsu terkait pelarian buronan hak tagih bank Bali, Djoko Tjandra, Selasa (27/10/2020).

"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Anita Dewi Kolopaking tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirat dalam pembacaan putusan sela.

Pertimbangan majelis hakim menolak eksespi terdakwa Anita lantaran surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum/JPU telah sesuai dan merinci setiap perbuatan Anita.

"Penuntut umum telah mengurai dengan tegas dan rinci dalam uraian dakwaanya" ujarnya.

Maka dari itu, Sirat meminta JPU untuk melanjutkan persidangan terdakwa Anita dengan menghadirkan sejumlah saksi-saksi.

"Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Anita Dewi Kolopaking," tutup Sirat.

Dakwaan Jaksa

Djoko Tjandra bersama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo menjalani sidang perdana kasus surat jalan palsu, Selasa (13/10/2020). Dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketiganya hadir secara virtual.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, ketiganya didakwa memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Ketiganya terbukti melakukan, menyuruh hingga turut serta membuat surat palsu.

Baca Juga: Hakim Tolak Eksepsi Brigjen Prasetijo Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

"Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat," terang jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.