Suara.com - Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia mengungkapkan, proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan Timur tidak melibatkan masyarakat adat yang tinggal di sana. Dengan adanya proyek pembangunan IKN, keberadaan mereka dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan oleh masyarakat pendatang.
Juru Bicara Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia, Ahmad Ashov Birry menjelaskan, di Kabupaten Penajam Paser Utara kawasan IKN itu terdapat masyarakat asli, yakni Suku Balik. Mereka tinggal persis di kawasan ring satu proyek IKN.
Namun, komunitas Suku Balik tidak pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah terkait proyek tersebut.
"Kita temukan bahwa mereka tidak diajak konsultasi sama sekali bahwa kampung mereka, tanah mereka akan jadi lahan mega proyek IKN," kata Ahmad dalam diskusi virtual bertajuk Di Balik Mega Proyek Ibu Kota Baru, Selasa (27/10/2020).
Menurut informasi dari situs ibukotauntuksiapa.id, setidaknya saat ini terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan. Dahulu mereka bisa hidup makmur dengan sumber makanan yang berlimpah.
Namun, Suku Balik pernah terpinggirkan karena adanya perusahaan kayu yang masuk ke Kalimantan Timur sekitar tahun 1960. Hal itu menjadi permulaan Suku Balik mulai kesulitan dalam kehidupan dan eksistensinya, bahkan sebagian dari mereka memilih untuk pindah.
Saat ini pun kehidupan mereka kembali terancam dengan adanya proyek IKN. Pasalnya dampak dari pembangunan tersebut tentu harga tanah yang akan naik serta banyaknya penduduk luar Kalimantan Timur yang sudah berminat untuk pindah ke sana.
"Dalam artian penduduk aslinya bisa tersingkir seperti apa yang terjadi di Jakarta dulu," tuturnya.
Baca Juga: Berada di Lahan Konsesi, Proyek Ibu Kota Baru Berpotensi Tukar Guling
Berita Terkait
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Melihat Destinasi Wisata Konservasi Pesut Mahakam di Kaltim
-
Masyarakat Adat Serawai dan Perlawanan Sunyi di Pesisir Seluma
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing