Suara.com - Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menyerukan sumpah buruh dalam aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, awalnya masaa buruh menyampaikan orasi demi orasinya terkait penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk batalkan UU tersebut.
Kemudian, massa buruh yang orasi dari atas mobil komando berganti dengan buruh yang berpakaian adat untuk membacakan sumpah buruh.
Sumpah ini diserukan lantaran demo kali ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.
"Kami buruh Indonesia bersumpah. Bertanah air satu, tanah air tanpa dikuasai Asing
Kami buruh Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang berpancasila
Kami buruh Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa yang bermartabat dalam solidaritas
Kami buruh Indonesia bersumpah, bercita-cita satu, bekerja tanpa perbudakan
Kami buruh Indonesia bersumpah, menolak Omnibus Law yang mengkebiri kesejahteraan rakyat Indonesia," begitu isi sumpah buruh dipekikan dari atas mobil komando seperti didengar Suara.com di lokasi.
Baca Juga: Lima Rute TransJakarta Diubah Gegara Ada Demo di Jakarta saat Cuti Bersama
Sumpah buruh ini pun dibaca serentak oleh seluruh massa buruh yang hadir di area Patung Kuda. Usai pembacaan sumpah buruh kemudian memainkan musik mars buruh. Bomb Smoke pun kemudian diletuskan, massa kemudian menari-nari di lokasi.
Sebelumnya, ribuan buruh dari FSP LEM SPSI kembali menggelar aksi demo kembali tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.
Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi, mengatakah langkah ini merupakan aksi lanjutan yang pernah digelar 6 hingga 8 Oktober 2020.
Arif mengatakan, dalam aksi buruh FSP LEM SPSI ini mengusung tema semangat sumpah pemuda melawan resesi ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 dan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) batalkan UU Cipta Kerja.
"Kami meminta bapak Presiden RI menerbitkan Perppu pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Arif dalam keterangan, Rabu.
Ia menambahkan, aksi tersebut akan diwarnai sejumlah orasi dari para buruh. Kemudian akan ada perwakilan buruh yang memakai pakaian daerah dalam aksi unjuk rasa.
Berita Terkait
-
Sempat Jadi Tontonan Warga! Mayat Pekerja Ditemukan Kaku di Bak Kontrol Pompa Air Patung Kuda Monas
-
Aksi Setahun Prabowo-Gibran Sempat Memanas, Sebelum Massa Bubarkan Diri Usai Magrib
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Makin Ramai, Massa Berulang Kali Cekcok dengan Polisi
-
BEM SI Gelar Aksi Nasional, Soroti 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Indonesia Lawan Genosida: Aksi Besar Tagih Janji Prabowo Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi