Suara.com - Turki berjanji akan mengambil tindakan hukum dan diplomatik atas karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo.
Karikatur yang dibuat oleh majalah yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad tersebut menggambarkan presiden Turki sedang mengangkat gaun seorang wanita berkerudung.
Menyadur BBC News, media pemerintah Turki mengatakan jaksa telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap majalah satir tersebut.
"Charlie Hebdo baru saja menerbitkan serangkaian yang disebut kartun penuh dengan gambar tercela yang konon adalah presiden kami. Kami mengutuk upaya paling menjijikkan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme budaya dan kebencian." ujar Fahrettin Altun, direktur komunikasi kepresidenan.
Wakil Presiden Fuat Oktay mengimbau masyarakat internasional untuk bersuara melawan apa yang ia sebut aib.
"Anda tidak bisa menipu siapa pun dengan bersembunyi di balik kebebasan berpikir," kata Fuat Oktay yang disampaikan melalui akun Twitternya.
Sebagai tanggapan, majalah satir pro-pemerintah Turki Misvak memposting sejumlah kartun yang mengkritik Macron dan Charlie Hebdo di halaman Twitter-nya.
Sebelumnya, Presiden Erdogan juga meluncurkan tindakan hukum terhadap anggota parlemen sayap kanan Belanda Geert Wilders atas sebuah gambar yang dia bagikan di Twitter.
Gambar tersebut menampilkan Presiden Erdogan mengenakan topi Ottoman berbentuk seperti bom, yang diberi judul Wilders dengan kata teroris.
Baca Juga: 'Musuhi' Islam, Erdogan Pertanyakan Kesehatan Mental Emmanuel Macron
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengkritik tanggapan Turki atas gambar tersebut. "Saya punya pesan untuk Presiden Erdogan dan pesan itu sederhana: Di Belanda, kebebasan berekspresi adalah salah satu nilai tertinggi kami," katanya.
Ketegangan antara Prancis dan Turki meningkat setelah Presiden Emmanuel Macron berjanji akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Islam radikal.
Presiden Erdogan meminta Turki untuk memboikot barang-barang Prancis dan mengatakan Macron membutuhkan pemeriksaan mental.
Kontroversi tersebut juga mengikuti janji Macron untuk membela sekularisme setelah insiden seorang guru dipenggal oleh seorang pria yang diduga Islam radikal.
Presiden Macron mengatakan bahwa Samuel Paty dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan Prancis, tetapi ia tidak akan melepaskannya.
Penggambaran Nabi Muhammad secara luas dianggap tabu dalam Islam, dan menyinggung umat Islam. Tetapi sekularisme negara adalah pusat identitas nasional Prancis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
Ternyata Parkir Resmi! Dishub Akui Kesalahan Pola Parkir di Akses MRT Lebak Bulus yang Bikin Macet
-
Connie Bakrie Duga Kuat Kasus Andrie Yunus Operasi Intelijen Terstruktur, Ini Indikatornya
-
Bisakah Taman Kota Kurangi Banjir? Memahami Solusi Berbasis Alam di Jabodetabek
-
Iran Bantah Serangan Drone ke Negara Teluk Saat Gencatan Senjata
-
Teka-teki Kematian Bos Tenda di Cibitung: Tewas Penuh Luka, Perampokan atau Dendam?
-
6 Jet Tempur Milik TNI AU Kawal Penerbangan Presiden Prabowo ke Magelang
-
Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat
-
Benjamin Netanyahu Siap-siap Sidang Korupsi Lagi
-
Bulog: Stok Beras Nasional 4,6 Juta Ton Tersebar Merata, Ketahanan Pangan Aman Hadapi El Nino
-
Lawan Ketimpangan! Ini 5 Mandat Politik Kongres VI KPI Demi Keadilan Ekonomi Perempuan