Suara.com - Di tengah perang kata-kata antara Erdogan dan Macron, majalah Prancis Charlie Hebdo terbitkan karikatur cabul Erdogan. Ankara kecam publikasi tersebut dengan sebutan “rasisme kebudayaan.“
Turki mengecam majalah Prancis Charlie Hebdo menghidupkan “rasisme kebudayaan“ setelah majalah tersebut pada Selasa (27/10) malam waktu setempat, memajang gambarkarikatur Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di halaman depan edisi terbarunya.
Charlie Hebdo dianggap mengejek Erdogan. Karikatur tersebut menggambarkan Presiden Turki sedang duduk di atas sofa dengan mengenakan kaus dan celana dalam berwarna putih, sambil meminum sekaleng bir, sembari menyingkap rok seorang wanita berkerudung hingga memperlihatkan bokongnya yang telanjang.
“Ooh, sang nabi,“ kata karakter itu.
Sementara karikatur tersebut diberi judul “Erdogan: Secara Pribadi, Dia Sangat Lucu.“
Menanggapi publikasi tersebut, salah seorang juru bicara Erdogan, Fahrettin Altun, melalui cuitannya, "mengutuk upaya paling menjijikan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme kebudayaan dan kebencian,” tulisnya via Twitter.
Karikatur ini pun sontak semakin memanaskan perselisihan antara Erdogan dan Macron yang meletup sejak beberapa pekan lalu.
Karikatur Charlie Hebdo muncul di tengah perang kata-kata antara Erdogan, Macron, dan pemimpin Eropa lainnya soal sekularisme dan Islam, menyusul aksi teror pemenggalan kepala seorang guru sekolah Prancis, Samuel Paty.
Dia dibunuh setelah memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad buatan Chalie Hebdo saat mengajar di kelas.
Baca Juga: Dukung Sikap Macron, Tagar #IStandWithFrance Trending di Medsos India
“Agenda anti-Muslim Presiden Prancis Emmanuel Macron membuahkan hasil! Charlie Hebdo baru saja menerbitkan sebuah seri yang disebut kartun dengan gambar-gambar tercela yang konon adalah presiden kita,” cuit Altun lagi.
Macron selama ini menegaskan akan tetap berpegang teguh pada tradisi dan hukum sekuler Prancis, yang menjamin kebebasan berbicara yang memungkinkan publikasi seperti Charlie Hebdo dapat dilakukan.
Macron juga mengatakan agama Islam tengah mengalami krisis di seluruh dunia dan meminta warga muslim Prancis agar bersikap loyal kepada konstitusi republik.
Di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis atau laïcité, institusi keagamaan tidak memiliki pengaruh atas kebijakan publik yang diemban pemerintah. Idenya adalah untuk menjamin kesetaraan semua kelompok agama dan keyakinan di mata hukum.
Macron menuduh minoritas muslim Prancis sedang mengalami “separatisme Islam,” di mana warga lebih menaati hukum Syariah ketimbang konstitusi negara.
Sindir Macron periksa kesehatan mental
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan