Suara.com - Pemerintah Jerman memperingatkan raja Thailand, Maha Vajiralongkorn untuk tidak melanggar hukum internasional dengan memerintah di wilayah kedaulatan mereka.
Menyadur US News, Kamis (29/10/2020), juru bicara kantor luar negeri di Berlin turut meminta Negeri Gajah Putih untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
"Pemerintah Jerman berasumsi dan mengharapkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil dari Jerman yang melanggar hukum Jerman, hukum internasional atau peraturan hak asasi manusia," kata juru bicara tersebut.
Pernyataan pemerintah Jerman menjadi jawaban dari desakan demonstran pro-demokrasi Thailand yang meminta Kanselir Angela Merkel dan jajarannya untuk 'mengusir' raja Maha Vajiralongkorn dari wilayah mereka.
Para pengunjuk rasa berbaris dan menyerukan permintaan tersebut di depan kedutaan Jerman di Bangkok, pada Senin (26/10/2020).
Menyadur The Hindustan Times, Selasa (27/10/2020), demonstran juga meminta Berlin menyelidiki pelanggaran hukum internasional yang dilakukan sang raja.
Apabila dia tetap menjalankan kekuasaan politik di Negeri Bavaria, sang raja dianggap demonstran telah melanggar kedaulatan teritorial Jerman.
Para pengunjuk rasa, yang diperkirakan oleh jurnalis Associated Press berjumlah antara 5.000 dan 10.000 orang mendesak Jerman 'mengusir' raja agar pulang ke Thailand untuk memulihkan negara "ke jalur monarki konstitusional yang benar."
Tidak hanya itu, demonstran lewat surat petisi secara provokatif menggemakan poin-poin yang sebelumnya dikritik para pengunjuk rasa kepada raja.
Baca Juga: Menangi Derby Ruhr, Borussia Dortmund Gasak Schalke 3-0
Jerman dianggap telah lama mendengarkan seruan pengunjuk rasa Thailand, di mana pada awal Oktober, Menteri Luar Negeri Heiko Maas, menanggapi pertanyaan di Parlemen.
Maas menyatakan keprihatinannya atas segala aktivitas politik yang mungkin dilakukan raja di negara tersebut.
Pada Senin (26/10/2020) di Berlin, Maas berbicara lagi, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan di Thailand dan mengetahui demonstrasi.
Dia menambahkan bahwa dia juga sedang menyaksikan aktivitas raja Maha Vajiralongkorn di Jerman.
"Kami telah memeriksa ini tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kami terus memeriksanya dalam jangka panjang, dan jika ada hal-hal yang kami rasa melanggar hukum, maka itu akan berdampak langsung," kata Maas.
Vajiralongkorn telah bertahun-tahun menghabiskan waktu yang signifikan di Jerman. Kebiasaannya jadi masalah besar seelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, meninggal pada 2016.
Tag
Berita Terkait
-
Didemo Rakyat, Ini 5 Fakta Raja Thailand yang Bikin Geleng-Geleng
-
New Nissan Navara Facelift Siap Meluncur 5 November 2020
-
Disayangkan, YouTuber Bakar Mercedes-AMG GT 63 S sebagai Bentuk Protes
-
Pengunjuk Rasa Thailand Desak Jerman Selidiki Raja Maha Vajiralongkorn
-
Tengku Komentari Nissan Hengkang, Ferdinand: Yang Begini Aja Kamu Tak Paham
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam