Suara.com - Pemerintah Jerman memperingatkan raja Thailand, Maha Vajiralongkorn untuk tidak melanggar hukum internasional dengan memerintah di wilayah kedaulatan mereka.
Menyadur US News, Kamis (29/10/2020), juru bicara kantor luar negeri di Berlin turut meminta Negeri Gajah Putih untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
"Pemerintah Jerman berasumsi dan mengharapkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil dari Jerman yang melanggar hukum Jerman, hukum internasional atau peraturan hak asasi manusia," kata juru bicara tersebut.
Pernyataan pemerintah Jerman menjadi jawaban dari desakan demonstran pro-demokrasi Thailand yang meminta Kanselir Angela Merkel dan jajarannya untuk 'mengusir' raja Maha Vajiralongkorn dari wilayah mereka.
Para pengunjuk rasa berbaris dan menyerukan permintaan tersebut di depan kedutaan Jerman di Bangkok, pada Senin (26/10/2020).
Menyadur The Hindustan Times, Selasa (27/10/2020), demonstran juga meminta Berlin menyelidiki pelanggaran hukum internasional yang dilakukan sang raja.
Apabila dia tetap menjalankan kekuasaan politik di Negeri Bavaria, sang raja dianggap demonstran telah melanggar kedaulatan teritorial Jerman.
Para pengunjuk rasa, yang diperkirakan oleh jurnalis Associated Press berjumlah antara 5.000 dan 10.000 orang mendesak Jerman 'mengusir' raja agar pulang ke Thailand untuk memulihkan negara "ke jalur monarki konstitusional yang benar."
Tidak hanya itu, demonstran lewat surat petisi secara provokatif menggemakan poin-poin yang sebelumnya dikritik para pengunjuk rasa kepada raja.
Baca Juga: Menangi Derby Ruhr, Borussia Dortmund Gasak Schalke 3-0
Jerman dianggap telah lama mendengarkan seruan pengunjuk rasa Thailand, di mana pada awal Oktober, Menteri Luar Negeri Heiko Maas, menanggapi pertanyaan di Parlemen.
Maas menyatakan keprihatinannya atas segala aktivitas politik yang mungkin dilakukan raja di negara tersebut.
Pada Senin (26/10/2020) di Berlin, Maas berbicara lagi, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan di Thailand dan mengetahui demonstrasi.
Dia menambahkan bahwa dia juga sedang menyaksikan aktivitas raja Maha Vajiralongkorn di Jerman.
"Kami telah memeriksa ini tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kami terus memeriksanya dalam jangka panjang, dan jika ada hal-hal yang kami rasa melanggar hukum, maka itu akan berdampak langsung," kata Maas.
Vajiralongkorn telah bertahun-tahun menghabiskan waktu yang signifikan di Jerman. Kebiasaannya jadi masalah besar seelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, meninggal pada 2016.
Tag
Berita Terkait
-
Didemo Rakyat, Ini 5 Fakta Raja Thailand yang Bikin Geleng-Geleng
-
New Nissan Navara Facelift Siap Meluncur 5 November 2020
-
Disayangkan, YouTuber Bakar Mercedes-AMG GT 63 S sebagai Bentuk Protes
-
Pengunjuk Rasa Thailand Desak Jerman Selidiki Raja Maha Vajiralongkorn
-
Tengku Komentari Nissan Hengkang, Ferdinand: Yang Begini Aja Kamu Tak Paham
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional