Suara.com - Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, terus menuai kecaman setelah mengutarakan pernyataan kontroversial yang mencibir aksi-aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Terbaru, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos meminta Megawati mengingat tahun 2008, kala mengkritik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menaikan harga BBM.
Ketika itu, dalam acara Rakernas PDIP di Makassar, Megawati selaku kandidat calon presiden Pilpres 2009 sempat menangis.
Tak hanya itu, Megawati saat itu juga menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Galang Rambu Anarki di hadapan kadernya, lantaran mengaku sedih melihat kondisi rakyat.
Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca pada kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru, setelah menjadi partai penguasa, melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh menolak UU Cipta Kerja.
"Ingat dong ketika mereka juga, bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM, sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.
Nining meminta Megawati mengerti alasan buruh, mahasiswa, petani, dan aktivis menggelar aksi massa karena aspirasi rakyat kecil tak ditampung oleh pemerintah dan DPR.
Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi," jelas Nining.
Baca Juga: Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
Nining menilai, kalau pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik, maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat.
Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.
"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.
"Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa," sambung Nining.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
-
PKS Minta Milenial Tak Ladeni Cibiran Mega: Kalau Mau Sukses Jangan Baper
-
Mega Cibir Demo, Buruh: Tak Pantas Diucapkan Jika Ngaku Partai Wong Cilik
-
Megawati Cibir Demo Berujung Bakar Halte, BEM SI: Itu Bukan Pendemo!
-
Megawati Kaitkan Milenial dengan Pembakaran Halte, PKS: Itu Ulah Oknum
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui