Suara.com - Pendakwah Gus Miftah secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya menjadi menteri kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika kelak pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjadi presiden di tahun 2024.
Keinginan Gus Miftah itu diungkapkan ketika dirinya mengundang Ridwan Kamil dalam acara talk show-nya, Ngobrol Bareng Gus Miftah di iNews TV pada Jumat, (23/10/2020).
Gus Miftah bertanya kepada Kang Emil soal arti slogan yang sedang gencar digaungkan Pemerintah Provinsi Jawabarat yaitu "Jabar Juara".
"Juara lahir batin. Jadi saya enggak mau jadi masyarakat yang bagus infrastrukturnya, tapi agamanya, spiritualitasnya ditinggalkan. Enggak mau," jelas Ridwan Kamil.
Gus Miftah lalu mengaitkan slogan itu dengan keinginan Ridwan Kamil mengajukan diri menjadi calon presiden di tahun 2024.
"Apakah slogan itu tanda-tanda Kang Emil ingin nyapres?" tanya Gus Miftah.
Belum juga Kang Emil memaparkan jawabannya, Gus Miftah menimpali pertanyaan itu dengan keinginannya sendiri lewat candaan khasnya.
"Karena saya punya angan-angan, kalau Kang Emil jadi presiden, saya pengen diangkat jadi menteri, Menteri negara urusan khusus, disingkat 'Menrakus'," tukas Gus Miftah.
Pernyataan itu kontan memancing tawa Ridwan Kamil.
Baca Juga: Desak UMP 2021 Naik, Buruh: Gubernur Jangan Ikuti Surat Edaran Menaker!
Gus Miftah kemudian melanjutkan pertanyaannya soal keinginan nyapres Ridwan Kamil.
"Benar enggak Kang Emil punya cita-cita pengen nyapres?" tanya Gus Miftah lagi.
Mantn Wali Kota Bandung itu tak menjawab secara langsung pertanyaan dari Gus Miftah. Ia lalu memaparkan tentang rekam jejak dia ketika dahulu terpilih menjadi pemimpin sebuah wilayah.
"Saya enggak pernah punya cita-cita jadi wali kota, Allah takdirkan. Saya enggak pernah mimpi jadi gubernur, Allah kasih," jawab dia.
Ridwan Kamil melanjutkan, ia juga tak akan mengelak jika nantinya diberi kesempatan untuk masuk ke dalam pusaran calon presiden 2024.
"Kalau urusan presiden juga bagaimana takdirnya. Kalau pintunya terbuka saya bismillah, kalau pintunya tertutup tidak ada penyesalan," kata Riwan Kamil memungkasi.
Berita Terkait
-
Desak UMP 2021 Naik, Buruh: Gubernur Jangan Ikuti Surat Edaran Menaker!
-
Kesal UMP Tak Naik, Buruh Sebut Ida Fauziyah Menteri Kepengusahaan
-
Murka! Buruh: Ida Fauziyah Itu Menteri Kepengusahaan Bukan Menaker!
-
UMP 2021 Tidak Naik, Buruh: Tidak Adil
-
Twitter Hapus Cuitan Mahathir soal Muslim Boleh Bunuh Jutaan Orang Prancis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'