Separatis Sering Ambil Dana Desa di Intan Jaya, TNI: Sudah Rahasia Umum

Suara.com - Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengatakan dana desa kerap diminta paksa kelompok separatis bersenjata dan hal ini ditanggapi Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahan III  Kolonel Czi IGN Suriastawa dengan menyebut aksi tersebut sudah menjadi rahasia umum.

Suriastawa mengapresiasi keberanian Bupati Natalis mengungkapkan informasi tersebut. "Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran," kata Suriastawa dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2020).

Penyergapan tim gabungan TNI-Polri di Kampung Jalai beberapa waktu lalu, kata dia, juga karena kasus semacam itu.

Menurut Suriastawa informasi tersebut perlu diketahui publik karena menurut dia akar masalah di Papua karena keberadaan separatis bersenjata. "Keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri," ujarnya.

Natalis mengatakan setelah mengetahui dana desa cair, separatis bersenjata mengancam kepala dan sekretaris desa supaya mau menyerahkan dana guna membeli senjata dan amunisi.

"KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu," ujar Natalis.

Natalis menjelaskan selama ini pemerintah daerah tidak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Pasalnya, dana desa ditransfer langsung ke kepala maupun sekretaris desa.

Menurutnya, pengawasan dana desa dan penjualan senjata itu mesti menjadi tugas bersama pemerintah dan aparat keamanan. Sebab, kata Natalis, meski ada dana namun tidak ada penjual senjata, maka separatis bersenjata otomatis akan kehabisan amunisi dan senjata.

"Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud Akan Serahkan Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Intan Jaya ke Jokowi