Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Akui Rumit dan Biayanya Lebih Mahal

Suara.com - Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menyebut kalau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 bisa digelar meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Akan tetapi ia tidak menampik kalau dalam praktiknya cukup sulit dan memakan biaya lebih mahal dibanding kondisi normal.

"Kalau pertanyaannya apakah pemilu atau pilkada bisa dilaksanakan di tengah pandemi, maka tentu bisa, tapi akan lebih rumit dan mahal," kata Pramono dalam Webinar Pilkada Aman dan Bersih, Senin (9/11/2020).

Pramono memberikan contoh pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar beberapa waktu lalu. Meski belum mencapai hasil final, Pramono melihat beberapa kelebihan yang terlihat pada penyelenggaraan Pilpres AS tersebut.

Semisal melihat tingkat partisipasi pemilih yang ternyata melampaui jumlah tingkat partisipasi pada Pilpres sebelumnya. Padahal, kata dia, Amerika merupakan negara yang penyebaran Covid-19 paling tinggi.

"Padahal kita tahu Amerika adalah negara dengan penyebaran Covid-19 tertinggi dengan korban meninggal dunia paling tinggi di seluruh dunia, tapi antusiasme publik malah meningkat," tuturnya.

Tak hanya Amerika Serikat, Pramono juga menyebut tingkat partisipasi pemilih di beberapa negara juga sama-sama meningkat.

Mengenai biaya yang lebih mahal, Pramono mengatakan jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak cukup kalau menggunakan dana hibah di daerah masing-masing.

Pasalnya, Pilkada Serentak harus menambahkan kebutuhan untuk protokol kesehatan yang semula tidak dianggarkan.

"Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran yang dipenuhi melalui skema APBN," tandasnya.

Baca Juga: KPK Bidik Dugaan Korupsi Para Peserta Pilkada Serentak 2020