Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku sempat terbesit ketidakyakinan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia.
Pasalnya, rencana kepulangan Habib Rizieq yang beberapa kali digemborkan FPI hanya berakhir menjadi wacana.
"Saya terbesit ada ketidakyakinan Habib Rizieq bakal pulang betul karena sejauh ini kalau diamati tidak ada hal yang jelas kenapa dia tidak bisa pulang," kata Refly dilansir dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Rabu (11/11/2020).
"Berkali-kali pernyataan FPI, 212, bahkan pihak Habib Rizieq menginginkan pulang. Kalau overstay terlalu mudah diselesaikan, biasanya dia dideportasi meskipun bahasanya tidak enak. Kalau bayar denda ya bisa juga," imbuh dia.
Refly Harun menduga ada Habib Rizieq sempat terjerat masalah dengan segelintir pihak yang membuatnya terkatung-katung dan susah pulang ke Indonesia.
"Agak mengherankan sampai Habib Rizieq terkatung-katung di sana. Mungkin di awal ada persoalan, setelah semua clear tidak ada halangan baru bisa kembali," ujar Refly.
Kemudian Refly Harun menyoroti pihak otoritas dan pemerintah, termasuk Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.
Refly Harun mengatakan, ada nuansa segelintir pihak itu menolak kepulangan Habib Rizieq sehingga selalu muncul upaya penggagalannya.
Menurutnya, hal itu wajar apabila disangkutpautkan dengan kemungkinan adanya pertarungan politik 2024 mendatang.
Baca Juga: Hubungan 'Mesra' Anies Baswedan dengan PA 212 dan Habib Rizieq
"Kalau kita lihat komentar-komentar dari pihak otoritas, pemerintah termasuk Dubes RI di Arab Saudi, ada nuansa mereka tidak ingin Habib Rizieq pulang," ucap Refly.
"Kalau kita bicara melalui kemungkinan ada pertarungan konstelasi politik kedepan ya itu wajar. Memang 2024 masih lama, tetapi kalau misal satu arus politik menguat, tentu yang lain tidak suka," tegas dia.
Lantas Refly Harun mengaitkan dengan kemungkinan menguatnya partai Islam di Indonesia, padahal pada Pemilu beberapa periode terakhir, partai bernuansa nasionalis lebih mendominasi.
Kendati begitu, Refly Harun menuturkan hal itu wajar dalam perpolitikan. Sebab, di Indonesia sendiri mayoritas penduduk beragama Islam.
Lebih lanjut, Refly Harun menyebut adanya partai Islam tidak perlu dikhawatirkan selagi masih memegang Pancasila dan UUD 1945.
"Harusnya ada sebuah playing fight yang baik, tidak perlu khawatir selagi masih memegang Pancasila dan UUD 1945," terang Refly.
"Kita tidak perlu khawatir terjebak dengan yang ekstrim kiri atau kanan banget," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?