Suara.com - Pemerintah tetap percaya diri penyelenggaraan Pilkada 2020 akan berjalan aman dan sehat meski digelar di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah menginginkan pesta demokrasi di sejumlah daerah tahun ini tidak perlu ditunda.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, mengatakan pandemi ini justru momentum untuk negara beradaptasi mengubah musibah menjadi berkah.
"Ini adalah momentum yang baik. Walau kita dalam kondisi pandemi sebagai musibah, tetapi harus kita ubah musibah ini sebagai berkah atau anugerah," kata Henri dalam Webinar Pilkada 2020 di Youtube Berita Satu, seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (12/11/2020).
"Tidak lalu seperti yang dituntut mengundurkan pilkada, tidak, kita tetap lakukan itu, dengan kreativitas bisa menjadi berkah," Henri menambahkan.
Henri menjelaskan, pandemi ini juga momentum bagi penyelenggaraan pemilihan umum agar semakin maju mengikuti perkembangan teknologi.
"Kita siapkan lima tahun ke depan, atau untuk Pilpres ke depan. Semua disiapkan berbasis digital. Saat ini test case-nya. Ke depan bisa e-voting, e-campaign, dan sebagainya," ucapnya.
Selain agenda politik, pandemi ini juga bisa dimanfaatkan oleh bidang lainnya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
"Dulu kita aktivitas lebih banyak di dunia fisik, sekarang lebih banyak di dunia digital. Berbagai aspek kehidupan, tidak hanya politik, semua ke digital. Pendidikan, kesehatan, begitu pula dalam konteks politik,” pungkas Henri.
Henri juga meminta masyarakat agar aktif mencari informasi visi dan misi para pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui berbagai cara menyesuaikan pembatasan sosial karena setiap orang harus jaga jarak saat pandemi covid-19.
Baca Juga: Kepada Pengungsi, Kapolda Jateng Tekankan Pencegahan Klaster Covid-19
Berita Terkait
-
Kepada Pengungsi, Kapolda Jateng Tekankan Pencegahan Klaster Covid-19
-
Pandemi Covid-19 JKT48 Merugi, Member dan Karyawan Terancam PHK
-
Dikhawatirkan Jadi Cluster Baru COVID-19, Skuat Hoffenheim Dikarantina
-
Kesulitan Finansial, JKT48 Kurangi Member & Karyawan?
-
Miris, Mantan Siswa di Solsel Kuburkan Jasad Gurunya yang Positif Covid-19
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka