Suara.com - Pakar Hukum Tata Negar Refly Harun menyarankan agar Presiden Joko Widodo tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
Saran itu ia utarakan lantaran menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2020).
Refly mengatakan saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi.
Kendati demikian, ia tidak menyalahkan ajakan Habib Rizieq Shihab soal upaya rekonsiliasi itu.
"Tapi yang disampaikan Habib Rizieq tidak keliru sama sekali," ujar Refly.
Refly menjelaskan bahwa sikap Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," Refly mencontohkan.
Hal itulah yang menurut Refly membuat Habib Rizieq khawatir.
Baca Juga: Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," lanjutnya.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," tukas Refly.
Refly lanTas menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi.
"Saran saya kepada Presiden Jokowi, tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi dari Habib Rizieq. Cukup bersikap demokratis, bersikap seharusnya sebagai negara yang demokratis, tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk mnumpas kelompok yang beda pendapat," pungkas Refly.
Istana tanggapi dingin ajakan Habib Rizieq
Habib Rizieq Shihab menegaskan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar.
Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.
Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.
"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Ia mengaku siap untuk melakukan rekonsiliasi kapanpun. Bahkan, ia juga mengaku bersedia jika harus berbicara selama berjam-jam demi perdamaian.
"Kita siap rekonsiliasi, siap damai, ahlan wasahlan. Pemerintah inginnya apa dari umat dan habaib serta ulama. Mau bicara berjam-jam kita siap," tuturnya.
Meski demikian, Rizieq menegaskan dialog yang dilakukan merupakan dialog dua arah dari pemerintah dan juga umat. Bukan hanyalah sebuah monolog biasa.
"Bukan monolog ya, nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah dan apa keinginan umat," ucapnya.
Selain itu, Rizieq juga meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa.
Sebelum dialog digelar, ia meminta agar Jokowi membebaskan mereka yang ditahan karena berbeda pendapat dengan pemerintah.
Tetapi istana menanggapi secara dingin pernyataan Habib Rizieq. Justru istana menanyakan landasan rekonsiliasi yang diinginkan tokoh yang selama 3,5 tahun mengasingkan diri di Arab Saudi itu.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita nggak ada masalah," ujar kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Moeldoko kembali menyampaikan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah merintangi Rizieq kembali ke Indonesia. Sebaliknya, pemerintah melalui aparat keamanan memberikan pengamanan kepada Rizieq ketika kembali ke Indonesia pada 10 November lalu.
"Dari awal saya katakan Pak Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja, pergi pergi sendiri, pulang pulang silakan. Kan nggak ada masalah, buktinya pulang nggak ada masalah ko, apakah kita mencegat, nggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti ya kawal dengan baik jangan diganggu," kata dia.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
-
Bicara Rekonsiliasi Habib Rizieq Minta Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir..
-
Ancam Nikita, Ustaz Maaher: Hei Lonte Oplosan, Jika Tak Minta Maaf 1x24 Jam
-
Ustaz Maaher ke Nikita soal Hina HRS: Jika Tak Minta Maaf, Rumah Dikepung
-
Habib Rizieq Diajak Gabung Masyumi, Fadli Zon Sarankan Ini
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama