- Pemerintah berencana menekan beban subsidi listrik, tetapi Purbaya menjamin langkah ini tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif listrik yang akan memberatkan masyarakat.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sumber energi terbarukan lainnya yang dinilai memiliki biaya produksi lebih rendah.
- Purbaya secara tegas menepis anggapan bahwa pemerintah tengah memancing isu kenaikan tarif listrik, dan menegaskan kembali bahwa strategi utama adalah mencari sumber listrik yang lebih murah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang berupaya keras untuk menekan subsidi listrik.
Namun, ia menegaskan langkah ini tidak akan dibarengi dengan kenaikan tarif yang membebani masyarakat. Strategi utama yang sedang dipertimbangkan adalah pengembangan besar-besaran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya.
"Tujuannya itu. Kalau subsidi berkurang, bukan dinaikkan harganya, tapi dicari sumber listrik yang biayanya murah," ujar Purbaya usai rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jumat malam (19/9/2025).
Ia menepis anggapan bahwa pemerintah sengaja memancing isu kenaikan tarif.
Purbaya menjelaskan, salah satu diskusi yang dilakukan adalah soal pengembangan PLTS. Meskipun harga teknologinya masih terbilang tinggi, pemerintah sedang mencari cara agar biaya produksi listrik dari PLTS bisa mendekati harga listrik bersubsidi saat ini. Jika ini berhasil, maka ketergantungan pada subsidi bisa berkurang bahkan hilang sama sekali.
"Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga murah sekarang, sehingga subsidi bisa mengecil atau hilang," katanya.
Purbaya mengakui proses ini tidak akan instan. Pemerintah perlu menghitung investasi awal dengan cermat dan memastikan teknologi PLTS, termasuk produksi baterai dan panel surya di dalam negeri, benar-benar efisien.
Meskipun memiliki target ambisius, Purbaya memastikan setiap kebijakan akan tetap berpihak pada masyarakat. "Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu," katanya. Ia juga menambahkan bahwa kementerian terkait, terutama Kementerian ESDM, akan menentukan jadwal implementasi.
Baca Juga: DPR Dorong Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya: Itu Bukan Sinyal yang Bagus!
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Satgas PKH Rampas Tambang Ilegal Terafiliasi Kiki Barki, Aktivis Malut Tunggu Giliran PT Position
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Pengeluaran Riil Orang RI Hanya Rp12,8 Juta Per Tahun
-
Melalui Trade Expo Indonesia 2025, Telkom Dukung UMKM Binaan Tembus Pasar Global
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
Rencana Merger BUMN Karya Terus Digas, Tinggal Tunggu Kajian
-
NeutraDC Nxera Batam Jadi Pusat Hyperscale Data Center Berbasis AI dari TelkomGroup
-
Satgas PKH Ambil Alih Sejumlah Tambang Ilegal, Termasuk Milik Taipan Kiki Barki
-
Gara-gara PIK2, Emiten Milik Aguan CBDK Raup Laba Bersih Rp 1,4 Triliun di Kuartal III-2025