Suara.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai, pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, ada hubungannya dengan acara pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.
IPW menduga, kedua jenderal polisi itu dicopot karena tidak menindak tegas kerumuman massa dalam sejumlah acara Habib Rizieq pekan lalu, yang berpotensi menjadi medium penyebaran virus corona covid-19.
Ketua IPW Neta S Pane menyebut, ada dua faktor Irjen Nana dicopot dari Kapolda Metro Jaya. Pertama dan terutama, membiarkan kerumunan atas kepulangan Rizieq.
"Kedua, pencopotan Kapolda Metro Jaya bagian dari manuver persaingan dalam bursa calon Kapolri. Sebab, Kapolda Metro Jaya salah satu calon kuat dari 'Gang Solo'. Sehingga kecerobohan itu dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri," kata Neta dihubungi Suara.com, Senin (16/11/2020).
Sementara pencopotan Rudy dari Kapolda Jawa Barat, kata Neta, karena yang bersangkutan dianggap membiarkan adanya kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq di Bogor.
"Dalam kasus pencopotan Kapolda Jabar yang bersangkutan 'diikutsertakan' karena dianggap membiarkan kerumunan massa dalam acara habib Rizieq di Jawa barat," ungkap Neta.
Neta menjelaskan, sejak pandemi covid-19, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan.
Padahal, Idham Azis telah mengeluarkan ketentuan agar jajaran Polri bersikap tegas dalam menindak kegiatan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
"Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah, apakah pesta perkawinan dan lain-lain," ucap Neta.
Baca Juga: Dua Kapolda Dicopot, DPR Ngaku Tak Kaget jika Gegara Ulah Habib Rizieq
Tapi, kata Neta, dalam kegiatan yang dilakukan sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh, polisi tidak berani membubarkannya.
Neta mencontohkan, dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang, acaranya tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi.
"Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq sepulang ke Indonesia, polisi tak berdaya membubarkannya," ujar Neta.
Maka itu, opini yang berkembang di tengah masyarakat adalah polisi hanya berani pada warga yang tak berpengaruh.
"Apalagi dalam kasus Rizieq, di mana massa dan pendukungnya cukup banyak, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar sepertinya tidak mau ambil risiko dan membiarkannya. Padahal apa yang dilakukan polisi bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan 'tajam ke atas tumpul ke bawah'," ungkap Neta.
Neta menyebut, sikap yang dipertontonkan Polri yang mendua seperti itu tidak hanya mengganggu rasa keadilan publik, tapi juga membiarkan klaster pandemi Covid-19 berkembang luas.
Tag
Berita Terkait
-
Dua Kapolda Dicopot, DPR Ngaku Tak Kaget jika Gegara Ulah Habib Rizieq
-
Setelah Dua Kapolda Dicopot, Menyusul Kapolres Metro Jakpus dan Bogor
-
Langgar Penegakan Protokol Kesehatan, Kapolri Copot 2 Kapolda Sekaligus
-
Resmi Dicopot, Irjen Nana Sudjana Tak Berani Tindak Rizieq Langgar Prokes?
-
Tidak Tegakkan Protokol Kesehatan, Kapolri Copot Dua Kapolda
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan
-
Menko Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Terbitkan PP Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
-
Kena OTT KPK, Kajari HSU Dicopot Jaksa Agung, Satu Anak Buahnya Kini Jadi Buronan
-
Pramono Anung Siapkan Insentif untuk Buruh di Tengah Pembahasan UMP 2026
-
Waka BGN Minta Maaf Usai Dadan Dianggap Tak Berempati: Terima Kasih Rakyat Sudah Mengingatkan
-
Ogah Berlarut-larut, Pramono Anung Targetkan Pembahasan UMP Jakarta 2026 Rampung Hari Ini
-
Blak-blakan Dino Patti Djalal Kritik Menlu Sugiono agar Kemlu Tak Raih Nilai Merah
-
Tragedi Maut di Exit Tol Krapyak Semarang: Bus Cahaya Trans Terguling, 15 Nyawa Melayang
-
Pesan Hari Ibu Nasional, Deteksi Dini Jadi Kunci Lindungi Kesehatan Perempuan