Refly Harun Sindir Istana Pakai 3 Poin Buku yang Dibaca Anies

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan semakin ramai dibicarakan setelah menyapa publik melalui akun Twitter miliknya @aniesbaswedan, Minggu (22/11/2020) pagi.

Anies menulis sebuah ucapan selamat menikmati Minggu pagi disertai dengan sebuah foto dirinya yang sedang membaca buku.

Buku yang dipegang Anies tersebut berjudul "How Democracies Die" atau "Bagaimana Demokrasi Mati".

"Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu pagi," tulis Anies Baswedan melengkapi narasi foto yang diunggahnya.

Terkait dengan hal itu, ahli hukum tata negara Refly Harun ikut berkomentar di kanal YouTube terbarunya Refly UNCUT.

Refly mengulas foto Anies Baswedan tersebut khususnya tentang sinopsis dari buku "How Democracies Die."

Setidaknya ada tiga poin yang digaris bawahi Refly dari buku tersebut yang relevan dengan istana atau pemerintahan Joko Widodo.

Tiga poin yang bisa membunuh demokrasi tersebut antara lain sikap otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah dan penindasan total atas oposisi.

"Presiden Jokowi bukan otoriter, tidak punya bakat untuk jadi otoriter. Tapi sistem yang dijalankan, banyak pihak yang mengatakan mengarah ke otoritarianisme."

Baca Juga: Respons Rachland, Analis: Ucapan Bodoh Justru Giring Kritik ke AHY dan SBY

"Tidak ada dialog, tidak ada debat, tiba-tiba undang-undang disahkan begitu saja. Din Syamsudin menyebutnya diktator konstitusional," urai Refly dikutip Suara.com, Selasa (24/11/2020).

Dia selanjutnya menyebut banyak tanda-tanda disalahgunakannya kekuasaan oleh pemerintah saat ini.

"Banyak terjadi, misalnya dalam proses penegakan hukum," sambungnya.

Sementara di poin ketiga yakni penindasan total atas oposisi juga terjadi seperti penghadangan, persekusi, dan lain sebagainya.

"Saya merasa aneh, justru konstelasi otoritarianisme itu bukan dibangun di istana gubernur, dibangunnya di istana negara saat ini. Yang saya khawatirkan justru oligarki politik di sekitar istana itulah yang terus menerus memelihara kekuasaannya," ujar Refly lagi.

Refly lantas mempertanyakan kenapa banyak pihak tidak mau melihat kelemahan istana tapi hanya melihat Gubernur DKI Jakarta.