Raja Thailand Terancam Diusir dari Jerman

Suara.com - Pihak Jerman mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mengusir Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dari negaranya. Menyadur DW Selasa (24/11), pernyataan ini diungkapkan oleh Bundestag, sebutan bagi parlemen Jerman

Dalam pernyataannya, Bundestag mengatakan Raja Thailand menikmati kekebalan diplomatik selama masa tinggalnya yang lama di vila Bavaria.

Ia tetap berada di Jerman meskipun di negaranya tengah berlangsung protes tentang kepemimpinannya yang dianggap tidak demokratis oleh kritikus.

Terkait hal ini, Jerman memiliki kekuatan untuk mengusir Raja Thailand dari negaranya jika ia ketahuan memimpin dari negaranya. Hal ini sesuai penilaian layanan akademik Bundestag (WD) yang ditugaskan oleh partai Kiri sosialis.

Bundestag mengatakan pihaknya hanya memiliki sedikit kuasa untuk mengusirnya dan penegak hukum tidak memiliki cara untuk menuntut. Artinya, di bawah kekebalan diplomatik, dia tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Jerman.

Maas sebelumnya telah memperingatkan Vajiralongkorn agar tidak memerintah negaranya dari Jerman di tengah protes yang sedang berlangsung. Lebih dari 50 orang terluka dalam demonstrasi di Bangkok minggu ini saja.

"Kami telah menjelaskan bahwa kebijakan yang mempengaruhi negara Thailand tidak dilakukan dari tanah Jerman," kata Maas pada awal Oktober.

Vajiralongkorn menghabiskan waktu berbulan-bulan di vilanya di tepi Danau Starnberg, tepat di sebelah selatan Munich, dan di musim semi ia sering menginap di hotel mewah di resor ski Garmisch-Partenkirchen.

Permintaan ini bertentangan dengan larangan menginap di hotel karena penguncian virus corona di Bavaria.

Baca Juga: Banjir Bandang Thailand Rendam 400 Rumah

Raja Thailand sempat pulang kampung pada bulan Oktober, tetapi partai Kiri meminta pemerintah Jerman untuk melarang dia masuk kembali ke Jerman.

"Siapapun yang, seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai kiri Sevim Dagdelen dan Heike Hänsel dalam sebuah pernyataan bersama.