Suara.com - Negara-negara yang paling miskin dan rentan di dunia tidak boleh "terinjak-injak dalam perebutan" vaksin Covid-19, kata pimpinan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan vaksin yang berhasil harus didistribusikan secara adil. Kemudian, uang sebanyak US$4,3 miliar (Rp61 triliun) diperlukan untuk membantu mendanai skema pembagian secara adil.
- Vaksin Universitas Oxford sangat efektif, bagaimana dengan vaksin yang dipesan Indonesia?
- Presiden Jokowi pidato perdana di sidang majelis umum PBB, serukan 'akses yang setara' terhadap vaksin Covid-19
- 'Petugas kesehatan di garis depan dan kelompok rentan' diprioritaskan sebagai penerima awal vaksin Covid-19
- Seperti apa transportasi dan penyimpanan vaksin virus corona dengan suhu -70 ° C?
Dia mengatakan, pertanyaannya adalah "bukan apakah dunia mampu untuk berbagi ... tapi apakah dunia bisa membayar akibat dari tidak berbagi".
Empat vaksin telah melaporkan hasil yang baik dari uji coba tahap akhir.
Yang terbaru terbukti sangat efektif dalam menghentikan gejala Covid-19 adalah yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca.
Vaksin itu jauh lebih murah untuk diproduksi daripada dua vaksin lainnya yang baru-baru ini diumumkan dan dapat berdampak lebih besar di seluruh dunia.
Vaksin Oxford yang menurut para peneliti dapat menawarkan perlindungan hingga 90%, juga lebih mudah disimpan dan diangkut daripada vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna.
Negara-negara berkembang hanya perlu membayar biaya pengganti pembuatan vaksin tersebut, sehingga membuatnya lebih terjangkau.
Vaksin Covid lain yang dikembangkan di Rusia, Sputnik V, telah melaporkan data awal yang baik dari uji coba fase tiga.
Apa yang dikatakan Tedros tentang kemajuan vaksin?
Berbicara dalam konferensi pers virtual pada hari Senin (23/11), Dr Tedros mengatakan hasil yang menjanjikan dari uji coba vaksin berarti "cahaya di ujung terowongan gelap yang panjang ini nampak semakin terang".
"Pentingnya pencapaian ilmiah ini tidak bisa dilebih-lebihkan," katanya.
Dia menambahkan: "Tidak ada vaksin dalam sejarah yang dikembangkan secepat ini."
Tedros mengatakan bahwa vaksin, yang digabungkan dengan tindakan kesehatan lain yang telah dicoba dan diuji, akan membantu untuk "mengakhiri pandemi".
Lebih lanjut, Dr Tedros mengatakan ia paham bahwa "setiap pemerintah ingin melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi rakyatnya", tapi dia khawatir bahwa negara-negara kaya akan membeli stok vaksin yang berhasil, meninggalkan negara-negara miskin dengan tangan kosong.
- Vaksin Covid-19 buatan Moderna diklaim hampir 95% efektif beri perlindungan
- 'Covid-19 bukan pandemi, tapi sindemi', kata sejumlah ilmuwan
- Vaksin Covid-19 harus diberikan pada tujuh miliar orang di dunia, bagaimana caranya?
- Pengiriman vaksin virus corona perlu 8.000 pesawat jet jumbo, dengan presisi ala militer
WHO sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa respons terhadap pandemi global "harus bersifat kolektif".
Beberapa negara kini membeli banyak merek vaksin karena belum diketahui vaksin mana yang akan bekerja paling efektif dan aman,
India, Uni Eropa, AS, Kanada, dan Inggris adalah negara-negara yang mencadangkan dosis paling banyak, menurut data terbaru.
Bagaimana WHO ingin membantu negara-negara miskin?
Dr Tedros mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dengan skema berbagi vaksin global dalam platform yang dikembangkan WHO yang dikenal sebagai Covax.
Ia mengatakan 187 negara telah mendaftar dalam program ini.
Skema tersebut bertujuan untuk mendistribusikan dua miliar dosis vaksin ke seluruh dunia pada akhir tahun 2021, tetapi mereka berjuang untuk mengumpulkan dana untuk mendistribusikan pasokan ke lebih dari 90 negara berpenghasilan rendah yang telah mendaftar.
Dr Tedros mengatakan bahwa US$4,3 miliar dibutuhkan untuk mendukung pengadaan massal dan distribusi tes dan obat untuk perawatan pada akhir tahun,
Ia menambahkan bahwa proyek tersebut akan membutuhkan tambahan US$23,8 miliar pada 2021.
Sementara itu, keprihatinan juga muncul atas fakta bahwa beberapa penandatangan Covax, termasuk Inggris dan Kanada, secara langsung merundingkan kesepakatan mereka sendiri dengan perusahaan farmasi.
"Mereka berinvestasi banyak di Covax, tetapi pada saat yang sama mereka mengambil dosis dari pasar ketika kita tahu permintaan akan melebihi pasokan yang tersedia," kata Andrea Taylor, seorang peneliti di Duke University di negara bagian North Carolina, AS.
Tag
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya