Suara.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dianggap sebagai politis.
Menurutnya penangkapan Edhy bisa menjadi momen dimulainya genderang perang menuju Pemilu 2024.
Ujang menjelaskan kekuatan antar partai politik terlihat baru dimulai apalagi melihat Edhy dicokok KPK. Bukan tidak mungkin, Partai Gerindra yang dinaungi Edhy menjadi ancaman elektoral untuk kontestasi pemilu lima tahun mendatang.
"Ya ini kalau menurut saya genderang perang permulaan Pilpres sedang dimulai, apalagi ini menjelang tahun baru 2021 artinya semua kekuatan partai politik maupun calon presiden siapapun sudah mulai jalan gitu," jelas Ujang saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/11/2020).
"Termasuk operasi-operasi hitam partai politik dan capres-cawapres pasti akan bermunculan di kemudian hari," tambahnya.
Hal tersebut ditunjukan dengan keberanian KPK menangkap Edhy yang notabene merupakan bagian dari kabinet namun bersamaan dengan itu juga berasal dari partai yang memiliki elektoral tinggi.
Berbeda dengan Edhy, kasus yang membelit calon legislatif dari PDIP Harun Masiku tetap tengggelam meski kerap dinanti publik.
"Politisnya bisa saja karena menyasar partai yang dianggap tidak menghargai komitmen atau yang terkait Harun Masiku yang terkait tanda petik PDIP enggak selesai juga akhirnya disitu nilai politisnya," ujarnya.
Edhy Prabowo Ditangkap
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Makin Lincah di Twitter Usai Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang dalam operasi tangkap tangan atau (OTT), pada Rabu (25/11) dini hari.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut penangkapan tersebut diduga terkait dengan ekspor benur yang tengah aktif dilakukan oleh Kementerian KKP.
"Benar, KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Nurul dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020) pagi.
Tim antirasuah menangkap Edhy bersama rombongannya itu, di Bandara Soekarno Hatta. Ada pula sejumlah pihak yang belum diketahui turut ditangkap oleh tim KPK.
"Tadi pagi jam 1.23 WIB di Soetta (Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ucap Ghufron.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Makin Lincah di Twitter Usai Edhy Prabowo Ditangkap KPK
-
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Rocky Gerung: Mari Rayakan dengan Pesan Seafood
-
Edhy Prabowo Dibekuk KPK, Komisi IV Sejak Lama Endus Manipulasi Data Ekspor
-
Edhy Prabowo Dicokok KPK, KKP: Kami Masih Tunggu Informasi Resmi
-
Tajir Melintir, Ini Harta Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!