Alasan KPK Lepas Istri Menteri KKP Edhy Prabowo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan tak menetapkan Iis Rosita Dewi, istri Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama suaminya.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, penyidik baru mendapatkan dua alat bukti untuk menetapkan tujuh tersangka dari 17 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK.

"Minimal pembuktian dua alat bukti sejauh ini baru yang tujuh orang itu saja," kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) malam.

Meski begitu, Nawawi tak menutup kemungkinan akan melakukan pengembangan penyidikan untuk menjerat pihak lain.

"Pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan (tersangka) atau pun tetap seperti itu," ujar Nawawi.

Sebelumnya, Iis beserta suaminya Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tanggerang, pada Rabu (25/11/2020) dini hari pukul 01.23 WIB.

Edhy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam perkara kasus suap terkait izin benih lobster tahun 2020.

Enam tersangka lainnya yakni Staf khusus Menteri KKP Syafri, Andreau Pribadi Misata, Pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih dan Amril Mukminin sebagai penerima suap.

Sedangkan sebagai pemberi suap yakni, Suharjito yang merupakan Direktur PT DPP juga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Edhy Prabowo Terima 100 Ribu Dolar AS hingga Belanjakan Istri Tas Hermes

Untuk Andreau dan Mukminin dinyatakan lolos oleh penyidik lembaga antirasuah dalam penangkapan. Maka itu, keduanya kini dinyatakan buron oleh KPK.

Edhy dalam kontruksi perkara suap benih lobster, diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes hingga jam Rolex di Amerika Serikat.

Dalam kasus ini, tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan tersangka Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.