Suara.com - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan sejak awal sudah dapat menduga akan mendapatkan berbagai serangan politik untuk menjatuhkannya.
"Sejak hasil survei oleh Indikator keluar, di mana Muhamad-Saraswati unggul, saya tahu ada kemungkinan besar kami akan dilanda dengan segala upaya untuk menurunkan kredibilitas dan elektabilitas kami," ujar Rahayu melalui media sosial Facebook, Sabtu (28/11/2020).
Pernyataan keponakan Menteri Pertahanan dari Partai Gerindra Prabowo Subianto itu untuk merespons nama dan perusahaannya dikait-kaitkan dengan kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo -- wakil ketua umum Partai Gerindra.
Bagi Saraswati, menjatuhkan lawan politik menjelang kontestasi politik merupakan lagu lama. Sejak Edhy Prabowo ditangkap KPK, Saraswati sudah menduga bakal diseret-seret.
"Tak lama kemudian berita soal menteri KKP keluar. Saya tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini bukanlah hal baru dan sayangnya, dugaan saya benar," kata dia.
Saraswati mengatakan pada 13 Juli 2020 sudah memberikan penjelasan mengenai ekspor benih lobster dan perusahaannya.
Kemudian pada 17 Juli 2020, kata Saraswati, juga pernah menjelaskan bersama ayahnya, Hashim Djojohadikusumo.
"Yang kedua kalinya merupakan pernyataan dan penjelasan langsung dari Bapak Hashim Djojohadikusumo. Ya, ayah mana yang sangat menyayangi anaknya yang ketika anaknya difitnah tidak merasa marah? Dan ya, ini episode lama, karena ini lagu lama yang diulang seperti kaset rusak. Namun, tetap saja penggorengan terjadi," kata Saraswati.
Dia menegaskan sejak maju ke pilkada Tangerang Selatan sudah tak aktif di perusahaan keluarganya, PT. Bima Sakti Mutiara, yang memperoleh izin budi daya lobster
Baca Juga: Dua Legenda Bulu Tangkis Ini Dukung Rahayu Saraswati
Saraswati menegaskan dia dan perusahaannya tak ada sangkut pautnya dengan kasus yang menjerat Edhy Prabowo.
"Kasusnya menteri KKP hanya berhubungan dengan gratifikasi yang dilakukan satu PT. Tapi ini politik. Nama saya dikait-kaitkan. Tidak peduli caranya, walau hanya penggiringan opini berdasarkan asumsi tanpa bukti, yang penting pokoknya bagaimana supaya menjatuhkan nama baik dari seorang Rahayu Saraswati Djojohadikusumo," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN