Suara.com - Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam ke Indonesia telah mendapat sorotan, termasuk dari media di luar negeri.
Kontroversinya mulai dari pelanggaran protokol kesehatan saat disambut ribuan orang di bandara dan kegiatan lainnya, hingga isi ceramahnya saat peringatan Mauild Nabi di Petamburan.
Di sebuah video yang beredar di jejaring sosial, terdengar ia berkali-kali menggunakan kata "lonte" saat membicarakan seorang perempuan yang diduga adalah artis Nikita Mirzani.
"Ada lonte hina habib? Pusing pusing! Ampe lonte ikut-ikutan ngomong iyee.." kata Rizieq seperti yang dilansir dari tayangan YouTube Front TV.
Menteri Agama Fachrul Razi menyayangkan ceramah Rizieq, karena menurutnya kata-kata kotor tidak keluar dalam acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi
Banyak yang memaki, tapi tak sedikit yang simpati dengan sosoknya.
Penjelasannya mungkin bisa ditemukan dalam penelitian berjudul "In search of hegemony: Islamism and the state in Indonesia" disertasi yang ditulis Dr Luqman Nul Hakim, akademisi dari departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP).
Jangan dilihat sebagai ancaman bagi demokrasi
Dr Luqman mengingatkan, pengerahan massa yang berbasis identityas dalam sebuah demokrasi tidak bisa dilihat sebagai anti-demokrasi.
"Dalam konteks Indonesia, saya kira argumennya adalah bahwa mobilisasi identitas itu tumbuh dari praktik demokrasi di Indonesia ketika partai politik tidak berperan."
Baca Juga: Hasil Tes Swab Habib Rizieq Keluar, Positif atau Negatif?
Menurutnya, organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, harus memikirkan bagaimana mengisi kekosongan dan menghadapi perubahan sosial di tengah masyarakat.
Partai politik juga harus berkaca, Dr Luqman mengatakan, selama partai politik di Indonesia hanya bersifat elitis, termasuk hanya mencari pemilih lima tahunan dalam konteks pemilu, maka konstituen politik yang ada akan lebih cenderung mengalihkan penyaluran aspirasinya lewat jalur-jalur informal yang ada.
"Bisa melalui organisasi seperti FPI, Pemuda Pancasila, atau organisasi apapun yang mereka rasa jauh lebih memberikan dampak keuntungan secara langsung terhadap kepentingan sehari-hari mereka."
Tag
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!