Suara.com - Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam ke Indonesia telah mendapat sorotan, termasuk dari media di luar negeri.
Kontroversinya mulai dari pelanggaran protokol kesehatan saat disambut ribuan orang di bandara dan kegiatan lainnya, hingga isi ceramahnya saat peringatan Mauild Nabi di Petamburan.
Di sebuah video yang beredar di jejaring sosial, terdengar ia berkali-kali menggunakan kata "lonte" saat membicarakan seorang perempuan yang diduga adalah artis Nikita Mirzani.
"Ada lonte hina habib? Pusing pusing! Ampe lonte ikut-ikutan ngomong iyee.." kata Rizieq seperti yang dilansir dari tayangan YouTube Front TV.
Menteri Agama Fachrul Razi menyayangkan ceramah Rizieq, karena menurutnya kata-kata kotor tidak keluar dalam acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi
Banyak yang memaki, tapi tak sedikit yang simpati dengan sosoknya.
Penjelasannya mungkin bisa ditemukan dalam penelitian berjudul "In search of hegemony: Islamism and the state in Indonesia" disertasi yang ditulis Dr Luqman Nul Hakim, akademisi dari departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP).
Jangan dilihat sebagai ancaman bagi demokrasi
Dr Luqman mengingatkan, pengerahan massa yang berbasis identityas dalam sebuah demokrasi tidak bisa dilihat sebagai anti-demokrasi.
"Dalam konteks Indonesia, saya kira argumennya adalah bahwa mobilisasi identitas itu tumbuh dari praktik demokrasi di Indonesia ketika partai politik tidak berperan."
Baca Juga: Hasil Tes Swab Habib Rizieq Keluar, Positif atau Negatif?
Menurutnya, organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, harus memikirkan bagaimana mengisi kekosongan dan menghadapi perubahan sosial di tengah masyarakat.
Partai politik juga harus berkaca, Dr Luqman mengatakan, selama partai politik di Indonesia hanya bersifat elitis, termasuk hanya mencari pemilih lima tahunan dalam konteks pemilu, maka konstituen politik yang ada akan lebih cenderung mengalihkan penyaluran aspirasinya lewat jalur-jalur informal yang ada.
"Bisa melalui organisasi seperti FPI, Pemuda Pancasila, atau organisasi apapun yang mereka rasa jauh lebih memberikan dampak keuntungan secara langsung terhadap kepentingan sehari-hari mereka."
Tag
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Bagaimana Cara Amerika Serikat Blokade Selat Hormuz?
-
Manuver ke Putin dan Macron, Prabowo Dinilai Sedang Jalankan Strategi Penyeimbang Diplomasi
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan