Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengakui bahwa hingga saat ini distribusi data penularan vidu Corona antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih belum sinkron, meski pandemi sudah melanda selama sembilan bulan.
Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan hal ini disebabkan oleh data yang terlalu banyak sementara pelaporan data dari daerah ke pusat harus selesai setiap harinya pukul 15.00 WIB.
"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data daerah dan pusat. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," kata Wiku, kata Wiku dalam jumpa pers dari Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Wiku menyebut hal ini juga menyebabkan pemerintah belum bisa menampilkan data corona secara real time.
"Prinsipnya, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan. Kami menginginkan agar semua daerah dapat mengakses data riil time begitu juga dengan pemerintah pusat agar data yang kita gunakan adalah data yang sama," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, ada kekeliruan dalam data Satgas Covid-19 tentang penambahan kasus positif di Jateng.
Pada Minggu (29/11/2020), Satgas Covid-19 menyebut, Jateng menjadi provinsi tertinggi penambahan kasus aktif, yaitu mencapai 2.036 kasus, padahal di hari yang sama, jumlah penambahan kasus hanya 844.
“Itu mengagetkan kita semuanya. Dikatakan dalam rilis itu, Jateng tertinggi di Indonesia pada tanggal 29 November, dengan jumlah kasus 2.036. Ini berbeda jauh dari data kami, yang hanya 844 penambahannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo saat ditemui di kantornya, Senin (30/11/2020).
Setelah ditelusuri, ternyata data yang dirilis oleh Satgas Covid-19 pusat sebanyak 2.036 tersebut karena double data. Bahkan ditemukan 519 data yang dobel dalam rilis pemerintah pusat.
Baca Juga: Satgas Covid-19: Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Positif, Bukti Pandemi Ada
Berita Terkait
-
Mengenal COVID-19 'Stratus' (XFG) yang Sudah Masuk Indonesia: Gejala dan Penularan
-
Kenali Virus Corona Varian Nimbus: Penularan, Gejala, hingga Pengobatan Covid-19 Terbaru
-
Mengenal Virus Corona Varian Nimbus, Penularan Kasus Melonjak di 13 Negara
-
7 Fakta Kenaikan Kasus COVID-19 Dunia, Thailand Kembali Berlakukan Sekolah Daring
-
Pasien COVID-19 di Taiwan Capai 41.000 Orang, Varian Baru Corona Kebal Imunitas?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional