Suara.com - Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai, TNI kekinian justru terlihat seperti pada masa Orde Baru.
Salah satu parameternya, kata Gatot, adalah adanya upaya agar TNI bisa digunakan sebagai alat kekuasaan.
"Saya lebih hapal TNI, telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru. Ada usaha-usaha untuk menarik menjadi kekuatan," kata Gatot saat membuka acara Webinar Nasional KAMI bertajuk Selamatkan Reformasi TNI/Polri, Jumat (4/12/2020).
Gatot mengatakan, kalau TNI kembali seperti era Orba, malah akan membuat angkatan bersenjata RI jatuh pada titik paling rendah.
Mantan Panglima TNI itu bercerita, TNI awalnya menempatkan diri sebagai alat negara secara profesional yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian.
Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan TNI justru menyimpang menjadi alat kekuasaan dan alat pemerintah pada era Orba.
Setelah era Orba berlalu, TNI melakukan evaluasi menyeluruh karena posisinya sangat dibenci dan dimusuhi oleh rakyat.
Selepas beberapa kepemimpinan, ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI untuk menandakan reformasi doktrin, struktur hingga kultur angkatan.
"Dalam perjalanan ini dilakukan secara estafet dari panglima TNI tahun 1998. Terus kami berjuang, karena dari titik nol, yang ABRI dalam tanda kutip dibenci dan dimusuhi oleh rakyat, menjadi sebaliknya," tuturnya.
Baca Juga: Menaker Positif Covid-19, Istana Pastikan Jokowi Hanya Bertemu Virtual
Upaya reformasi itu berbuah manis, tahun 2016, TNI dinilai Gatot kembali memenangkan hati rakyat.
Berdasarkan berbagai hasil survei, menunjukkan adanya efek positif di mana TNI menjadi organisasi terpercaya nomor satu di Indonesia.
Menurut Gatot, hal yang paling penting untuk dicermati ialah bagaimana mempertahankan posisi TNI tersebut.
"Mengapa demikian? Karena TNI dan Polri ini adalah tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang seharusnya dipelihara terus sehingga mempunyai kekuatan, return effect terhadap dari luar maupun bisa menjaga sesuai dengan tugas pokoknya di dalam negeri," katanya.
Namun demikian, Gatot justru melihat kemunduran yang tampak dari TNI pada periode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Justru yang ia lihat, TNI saat ini seperti ketika masa Orde Baru.
"Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah. Nah, menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa."
Berita Terkait
-
Menaker Positif Covid-19, Istana Pastikan Jokowi Hanya Bertemu Virtual
-
Puisi Menohok Bocah SD Sindir Keras Jokowi: Sepedah, Ikan dan Batubara
-
Jokowi Kritik RI Masih Tertinggal Baca Peluang Ekspor
-
Andi Arief Demokrat: Pandemi Nomor 2, Penting Anak Mantu Jadi Wali Kota
-
Habib Rizieq Ngegas Lagi: Jokowi Takut Dialog, Beraninya Main lapor Terus!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri