Suara.com - Pornhub sedang ditinjau hubungan bisnisnya oleh dua perusahaan kartu kredit terkait adanya klaim bahwa situs tersebut menayangkan video pemerkosaan dan seks di bawah umur.
Menyadur Sky News, Selasa (7/12/2020) Mastercard dan Vis melayangkan penyelidikan setelah adanya tuduhan dari kolumnis New York Times Nicholas Kristof.
Kristof menulis pada hari Jumat bahwa situs porno tersebut berisi adegan pemerkosaan, balas dendam dan video eksplisit lainnya yang diambil tanpa persetujuan pemeran. "Masalahnya bukan pornografi tetapi pemerkosaan," buka Kristof.
"Mari kita sepakat bahwa mempromosikan serangan terhadap anak-anak atau siapa pun tanpa persetujuan adalah tidak masuk akal." sambungnya.
Pornhub mengatakan bahwa tuduhan yang menyebutkan adanya pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah tidak bertanggung jawab dan sangat tidak benar.
Dikatakan moderator dipekerjakan untuk menilai materi dan bahwa segala sesuatu yang ilegal akan dihapus, menambahkan:
"Pornhub secara tegas berkomitmen untuk memerangi CSAM (materi pelecehan seksual anak), dan telah melembagakan kebijakan kepercayaan dan keamanan terkemuka di industri untuk mengidentifikasi dan memberantas materi ilegal dari Komunitas kita." jelas Pornhub.
Layanan pembayaran online PayPal berhenti memproses pembayaran ke situs porno tersebut tahun lalu dan Kristof meminta pihak lain untuk melakukan hal yang sama.
"Kami mengetahui tuduhan tersebut, dan kami secara aktif terlibat dengan lembaga keuangan terkait untuk menyelidiki, selain terlibat langsung dengan perusahaan induk situs tersebut, MindGeek." jelas Visa.
Baca Juga: Kisah Penyintas Kekerasan Seksual di AS Pilih Atasi Trauma Lewat Perhiasan
Raksasa pembayaran tersebut mengatakan bahwa jika Pornhub melanggar hukum atau kebijakan bank, akan dilarang menerima pembayaran melalui Visa.
Mastercard mengatakan akan mengambil "tindakan segera" jika klaim tersebut terbukti.
"Kami sedang menyelidiki tuduhan yang diajukan di New York Times dan bekerja sama dengan bank MindGeek untuk memahami situasi ini," kata Mastercard.
"Saat kami mengidentifikasi aktivitas ilegal, kebijakan kami adalah meminta pihak pengakuisisi untuk mengakhiri hubungan, kecuali telah diberlakukan rencana kepatuhan yang efektif." sambungnya.
American Express mengatakan kebijakan perusahaan melarang penggunaan kartu Amex digunakan di situs web konten dewasa digital.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pemerintahnya bekerja sama dengan polisi untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh Kristof.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Babak Baru Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan Hari Ini?
-
Tim Forensik Polri Sita Barang Bukti Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Termasuk CCTV
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S