Suara.com - Raja Maroko Mohammed VI memerintahkan agar semua warga Maroko menerima vaksin virus corona secara gratis, kata istana kerajaan pada Selasa (8/12).
Maroko berencana untuk meluncurkan vaksin Sinopharm China dalam beberapa minggu mendatang, segera setelah uji coba fase tiga selesai, Perdana Menteri Saad Dine El Otmani mengatakan kepada Reuters yang dikutip Antara, Rabu (9/12/2020).
Negara tersebut juga telah memesan dosis vaksin dari AstraZeneca dan sedang dalam pembicaraan dengan pengembang vaksin lainnya, katanya.
Hingga Selasa (8/12/2020), Maroko, dengan populasi sekitar 36 juta, telah mencatat 384.088 kasus terkonfirmasi dan 6.370 kematian. Negara tersebut juga memiliki sekitar 40.000 kasus aktif.
Bagaimana dengan Indonesia?
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, vaksin Covid-19 gratis tidak hanya diberikan kepada aparat TNI/Polri dan tenaga kesehatan.
Dia mengatakan, peserta BPJS Kesehatan yang tergolong penerimaan bantuan iuran (PBI) juga mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah.
Menurut Erick, nantinya masyarakat yang mendapatkan vaksin gratis sesuai data peserta BPJS Kesehatan PBI.
"Vaksinasi bantuan pemerintah salah satu tenaga kesehatan dan semua masyarakat
memang sangat butuhkan sesuai data BPJS keseahatan PBI bantuan iuran yang telah dibayarkan selama ini," ujar Erick dalam sebuah webinar, Selasa (24/11/2020).
Baca Juga: Ketahui, Ini 3 Vaksin Covid-19 yang Terbukti Efektif
Mantan bos klub sepakbola Italia, Inter Milan ini menuturkan, nantinya penyaluran vaksinasi, mau yang gratis atau mandiri alias berbayar, akan dilakukan secara transparan.
Erick menyebut, PT Telkom dan PT Bio Farma akan memanfaatkan satu data pemerintah untuk menyalurkan ke siapa saja vaksin disuntikkan.
"Kami dari Telkom, Bio Farma sebagai agregator untuk jaga supaya data terekam dengan baik data baik. Bukan milik kita (satu data) milik pemerintah," ucap dia.
Dalam hal ini, Erick menambahkan, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari pihak swasta atau pihak lain dalam proses vaksinasi.
"Agar nanti saat vaksin datang dan ada proses dari BPPOM dan Kemenkes untuk vaksinasi semua berjalan dengan baik," imbuhnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut pemerintah tengah menyiapkan sistem untuk proses vaksinasi Covid-19.
Berita Terkait
-
Rasanya Aneh, Gadis Ini Tahu Dirinya Terkena Covid-19 saat Mencoba Es Kopi
-
Update Covid-19 Global: Begini Kondisi Wuhan Setahun Pasca-Infeksi Corona
-
Hak Pencoblosan, Petugas KKPS di Batam Datangi Pasien Positif COVID-19
-
KPUD Batam Pastikan APD Didistribusikan ke TPS di Semua Pulau Penyangga
-
Epidemiolog Prediksi Lonjakan Covid-19 Setelah Pilkada Lebihi Long Weekend
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO