Suara.com - Pimpinan Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan, ramai-ramai mengkritik langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China.
Sebabnya, diketahui vaksin tersebut belum mengantongi emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Wakil Ketua Komisi IX Ansori Siregar mengatakan, emergency use authorization (EUA) layaknya visa bagi obat dari luar yang masuk ke Indonedia. Karenanya, vaksin Sinovac seharusnya tidak diperkenankan masuk.
Terlebih, dosis dari vaksin merek yang sama akan didatangkan lagi sebanyak 1,8 juta vaksin.
"Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin Januari nanti, sebelum ada izin dari BPOM tunggulah. Ini cacat ini mendatangkan vaksin ini. Apalagi Turki dan Brasil sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac," kata Ansori dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020).
"Jadi mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari Badan POM baru didatangkan vaksin tersebut," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menyuntikkan vaksin ke masyarakat selama vaksin Sinovac belum mengantongi EUA.
"Selama itu belum ada memang belum bisa diberikan. Oleh karena itu kita mohon kepada BPOM supaya bisa mengambil langkah. Memang saat ini uji klinis tahap III belum selesai, memang sebaiknya kita harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi terhadap kesehatan rakyat Indonesia," kata Rahayu.
Indonesia Ngotot Beli Vaksin Sinovac
Baca Juga: Ngotot Beli Vaksin Sinovac Meski Telan Nyawa di Brasil, Ini Jawaban Terawan
Brasil menunda uji klinis fase III vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China karena mengakibatkan satu relawan vaksin meninggal dunia, lalu kenapa Indonesia terus melanjutkan impor vaksin ini?
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hanya bisa dibuktikan melalui dokumen hasil uji klinis fase III, bukan melalui pemberitaan media semata.
"Mengenai berita Brazil (tunda CoronaVac dari Sinovac) tadi, ada berita lain yang mereka justru diberitanya itu mereka mulai pengadaan untuk Sinovac juga, jadi berita mana yang harus kami turuti?," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Dia menyebut pemerintah tetap akan memantau vaksin CoronaVac buatan Sinovac ini karena dokumen resmi hasil uji klinisnya belum selesai.
"Yang penting dokumen, dokumen itu menjadi hal yang sangat penting, nanti Bu Penny (Lukito) selaku (Kepala) BPOM yang akan memberi masukan ke kami," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Brasil menghentikan uji klinis vaksin fase III vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China mulai hari Senin, 9 November 2020 lalu.
Berita Terkait
-
Ngotot Beli Vaksin Sinovac Meski Telan Nyawa di Brasil, Ini Jawaban Terawan
-
Ternyata Ini Toh Alasan Pemerintah Prioritaskan Vaksin Covid-19 Untuk Nakes
-
Mona Ratuliu Senang 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia
-
Vaksin Covid-19 Sinovac Pantik Antibodi di 97% Sukarelawan di Indonesia
-
Vaksin Telah Tiba, JK: Proses Distribusi Akan Jadi Tantangan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bobby Nasution Apresiasi Kafilah Sumut Raih Peringkat Tujuh Nasional STQH di Kendari
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di DPR! Polda Metro Jaya Akan Pastikan Tertib