Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta meminta agar sistem kerja secara manual yang dilakukan Kejaksaan mesti harus ditinggalkan. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 secara virtual, Senin (14/12/2020).
Jokowi ingin agar sistem kerja yang transparan dan efisien benar-benar diupayakan. Kepala Negara tidak ingin kejaksaan masih menerapkan sistem kerja yang lamban karena rentan akan praktik korupsi.
"Cara-cara (kerja) manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan," kata Jokowi.
Jokowi mengapresiasi atas adanya pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Terlebih sistem itu juga telah disinergikan dengan Kemenkopolhukam, Kepolisian, Lembaga Permasyarakatan, hingga pengadilan.
Namun Jokowi tetap mengingatkan adanya pembaruan untuk data-data yang dimiliki Kejagung.
"Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diupate, harus terus diperbarui," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pengefektifan pengawasan internal. Hal tersebut dipintanya agar sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan bisa bertindak profesional.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Komnas HAM Sebagai Lembaga Independen Kasus 6 Laskar FPI
Berita Terkait
-
Jokowi: Pengawasan Internal Harus Diperketat, Kejaksaan Harus Bersih!
-
Jokowi Tunjuk Komnas HAM Sebagai Lembaga Independen Kasus 6 Laskar FPI
-
Ienas Kesal ke Pendukung Fanatik Jokowi: Lawan FPI, Jangan Catut Gus Mus!
-
HNW Kritik Jokowi Soal Suntik Vaksin, Ferdinand Hutahaean: Asal Ngoceh Aja
-
PSI Bocorkan Kabar Risma Bakal Ditunjuk Jokowi Jadi Mensos
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut