Suara.com - Aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna mendapat kecaman dari Eks Anggota DPR RI Fraksi PAN, Abdillah Toha.
Abdillah Toha mengatakan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut melakukan aksi walk out tersebut menjijikkan.
Pernyataan itu dicetuskan oleh Abdillah Toha lewat jejaring Twitter miliknya, Senin (14/12/2020) malam.
Tidak hanya menjijikkan, Abdillah Toha bahkan menyebut urat malu para politisi yang duduk sebagai wakil rakyat DKI Jakarta tersebut sudah putus.
Abdillah Toha menilai rasa malu para anggota DPRD DKI Jakarta seakan sudah hilang dari kamus.
"Urat malu politisi anggota DPRD DKI Jakarta ini sudah putus. Malu sudah hilang dari kamus mereka," tegas Abdillah Toha dikutip Suara.com.
"Hanya ada satu kata di benak saya. Menjijikkan!" tandasnya.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna membahas Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015, Senin (14/12/2020).
Bukan tanpa alasan, para anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out ramai-ramai lantaran tidak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Baca Juga: Ogah Dengarkan PSI Saat Paripurna, Fraksi PAN: Bukan WO, Tapi Coffee Break
Rentetan walk out bermula saat anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Jamaluddin meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Menanggapi hal itu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Sementara itu, ketua DPP PSI Tsamara Amany telah ikut mengomentari aksi walk out yang menurut dia terkesan memusuhi pihaknya tersebut. Tsamara Amany menuturkan, aksi walk out tersebut sudah menjadi resiko PSI yang menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Kendati terkesan dimusuhi oleh fraksi lainnya, Tsamara mengaku tidak keberatan. Sebab, dimusuhi karena menjaga uang rakyat menurutnya suatu kehormatan.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," ujar Tsamara Amany.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
HUT Jakarta ke-499, Pemprov DKI Terima 499 Sertifikat Aset Daerah Senilai Rp 22,2 Triliun
-
Dianugerahi Lencana Emas di Gorontalo, Prabowo Dinilai Berjasa Bagi Petani-Nelayan
-
Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Pesertanya Ada yang Dibayar Rp 200 Ribu
-
DPR Apresiasi Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman