Suara.com - Seluruh anggota DPRD Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna, Senin (14/12/2020). Alasannya, mereka tak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Rapat paripurna kali ini beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015.
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Hal ini menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. PSI padahal awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Begitu keluar, Jamaludin mengaku khawatir jika tak ada mandat, maka pandangan fraksi PSI bisa saja berubah lagi. Terlebih lagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mereka melakukan campur tangan atas pandangan fraksi.
"Saya tidak mau mereka tanpa mandat, partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," jelasnya.
Baca Juga: PK Anies Soal Reklamasi Pulau G Ditolak, PDIP: Patuhi Putusan Pengadilan
Ia juga menyayangkan PSI yang hanya berani membuka pandangannya kepada media massa. Padahal, kata Jamaluddin, seharusnya anggota dewan menyampaikannya di agenda paripurna.
"Bantah-bantahan lagi di media. Kalau gentle jangan di media, orangnya temuin datengin, berkelahi berkelahi saya siap. Karena apa, saya gak suka dibilang rampok di media," pungkasnya.
Akhirnya PSI membacakan sendiri pandangan fraksinya tanpa didengar anggota DPRD kecuali pimpinan rapat dan Wagub Ahmad Riza Patria yang hadir. Lalu setelah PSI selesai, anggota dewan yang keluar kembali lagi ke ruang paripurna.
Meski demikian, hanya sekitar setengah anggota dewan yang kembali hadir. Anggota fraksi Nasdem, Jupiter membacakan pandangan fraksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar