Suara.com - Sikap pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus covid-19 dinilai inkonsisten. Di satu pihak berusaha keras untuk mengatasi penyebaran covid-19, dengan gerakan mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumuman, dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Namun di sisi lain, pemerintah juga mendorong masyarakat beraktivitas normal, membuka mall dan tempat keramaian, membuka tempat pariwisata, mengalokasikan dana untuk menggeber perjalanan dinas, hingga mengucurkan dana hibah Rp 3,3 triliun guna memulihkan pariwisata.
Masyarakat menjadi bingung. Saat beramai-ramai akan mengunjungi tempat pariwisata akhir tahun ini, tiba-tiba muncul aturan baru untuk menghambat pergerakan orang. Calon wisatawan wajib rapid test antigen, dengan harga mahal dan mendadak. Padahal sebelumnya, perjalanan hanya mensyaratkan rapid test dengan biaya lebih terjangkau.
Jumlah penderita covid-19 juga terus meningkat pesat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan pandemi covid-19 sudah tidak terkendali. Apalagi menjelang liburan akhir tahun, jumlan penderita covid terus membumbung tinggi. Aturan baru dikeluarkan pemerintah, publik wajib rapid test antigen.
Kebijakan tidak konsisten ini mendapat kritikan anggota Ombudsman Alvin Lie. “Sumber masalahnya adalah inkonsistensi arah kebijakan. Kalau sejak awal tegas habisin dulu Corona, tegas lockdown, alokasi sumberdaya fokus pada penekanan sebaran, kita tidak akan separah ini,” kata Alvin Lie kepada Suara.com, Sabtu (19/12/2020).
Menangani pandemi, menurut Alvin, seharusnya pemerintah tegas agar tidak menyebar semakin parah lagi. “Kalau memang niatnya melarang orang bepergian, tegas saja. Lockdown, larang perjalanan antar kota. Semua penerbangan dan transportasi AKAP stop operasi mulai 20 Desember sampai dengan 04 Januari. Bukannya malah terkesan promosi rapid test antigen,” kata Alvin Lie.
Alvin Lie menilai, kekacauan kebijakan sudah terjadi sejak Agustus, saat pemerintah mulai fokus pada pemulihan ekonomi, pariwisata dengan menggelontorkan berbagai kebijakan untuk mendorong pariwisata. “Pemerintah super yakin covid-19 sudah terkendali. Faktanya covid justru terus meluas dan semakin meningkat,” kata Alvin.
Inkonsisten kebijakan ini membuat publik saat ini sudah tidak peduli. Publik menjadi tidak percaya dengan pemerintah, dan menganggap kebijakan ini cuma utk membantu pengusaha reagen jual reagen antigen karena stok antibodi sudah habis. “Ini terkesan cuma cari cuan aja,” kata Alvin.
Baca Juga: Tanggapan Alvin Lie Terkait Kebijakan Wajib Rapid Test Antigen di Bandara
Berita Terkait
-
5 Face Mist untuk Kulit Kering Agar Tetap Glowing saat Liburan Akhir Tahun
-
4 Cushion Non-Comedogenic dengan SPF Tinggi yang Praktis Dipakai Selama Liburan, Mulai Rp60 Ribu
-
Minions Run hingga Meet & Greet: Liburan Akhir Tahun Makin Seru Bareng Bob dan Tim
-
7 Komponen Mobil yang Harus Dicek sebelum Berangkat Liburan Akhir Tahun
-
Jangan Jogja Terus, Ini 7 Kota Anti-mainstream untuk Liburan Akhir Tahun
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Sudah Bocor! Ini Prediksi Awal Ramadan 1447 H Berdasarkan Hasil Hisab Kemenag
-
Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik, Prabowo dan PM Albanese Resmi Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Update Terbaru: Ini Daftar Rumah Sakit yang Menampung 40 Korban Luka Akibat Gempa Pacitan di DIY
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Ingatkan Seluruh Kader Gerindra, Sugiono: Pejuang Politik Harus Bela Kaum Lemah dan Miskin
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG