Suara.com - Sikap pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus covid-19 dinilai inkonsisten. Di satu pihak berusaha keras untuk mengatasi penyebaran covid-19, dengan gerakan mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumuman, dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Namun di sisi lain, pemerintah juga mendorong masyarakat beraktivitas normal, membuka mall dan tempat keramaian, membuka tempat pariwisata, mengalokasikan dana untuk menggeber perjalanan dinas, hingga mengucurkan dana hibah Rp 3,3 triliun guna memulihkan pariwisata.
Masyarakat menjadi bingung. Saat beramai-ramai akan mengunjungi tempat pariwisata akhir tahun ini, tiba-tiba muncul aturan baru untuk menghambat pergerakan orang. Calon wisatawan wajib rapid test antigen, dengan harga mahal dan mendadak. Padahal sebelumnya, perjalanan hanya mensyaratkan rapid test dengan biaya lebih terjangkau.
Jumlah penderita covid-19 juga terus meningkat pesat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan pandemi covid-19 sudah tidak terkendali. Apalagi menjelang liburan akhir tahun, jumlan penderita covid terus membumbung tinggi. Aturan baru dikeluarkan pemerintah, publik wajib rapid test antigen.
Kebijakan tidak konsisten ini mendapat kritikan anggota Ombudsman Alvin Lie. “Sumber masalahnya adalah inkonsistensi arah kebijakan. Kalau sejak awal tegas habisin dulu Corona, tegas lockdown, alokasi sumberdaya fokus pada penekanan sebaran, kita tidak akan separah ini,” kata Alvin Lie kepada Suara.com, Sabtu (19/12/2020).
Menangani pandemi, menurut Alvin, seharusnya pemerintah tegas agar tidak menyebar semakin parah lagi. “Kalau memang niatnya melarang orang bepergian, tegas saja. Lockdown, larang perjalanan antar kota. Semua penerbangan dan transportasi AKAP stop operasi mulai 20 Desember sampai dengan 04 Januari. Bukannya malah terkesan promosi rapid test antigen,” kata Alvin Lie.
Alvin Lie menilai, kekacauan kebijakan sudah terjadi sejak Agustus, saat pemerintah mulai fokus pada pemulihan ekonomi, pariwisata dengan menggelontorkan berbagai kebijakan untuk mendorong pariwisata. “Pemerintah super yakin covid-19 sudah terkendali. Faktanya covid justru terus meluas dan semakin meningkat,” kata Alvin.
Inkonsisten kebijakan ini membuat publik saat ini sudah tidak peduli. Publik menjadi tidak percaya dengan pemerintah, dan menganggap kebijakan ini cuma utk membantu pengusaha reagen jual reagen antigen karena stok antibodi sudah habis. “Ini terkesan cuma cari cuan aja,” kata Alvin.
Baca Juga: Tanggapan Alvin Lie Terkait Kebijakan Wajib Rapid Test Antigen di Bandara
Berita Terkait
-
Sensasi Musim Dingin di Jakarta! IDD Sulap Liburan Akhir Tahun dengan Salju dan Pohon Natal Raksasa
-
Mal Ini Berubah Jadi Bikini Bottom, Bisa Bertemu Spongebob dan Patrick di Momen Liburan Akhir Tahun
-
Ini Dia Destinasi Liburan Akhir Tahun Ramah Anak yang Wajib Dikunjungi
-
Liburan Hemat Akhir Tahun: 7 Pilihan Destinasi Dalam dan Luar Negeri
-
Liburan Akhir Tahun Anti Ribet: Intip 10 Trik yang Jarang Orang Tahu
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri