Suara.com - Analis politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memprediksi adanya kemungkinan Tri Rismaharini yang hari ini ditunjuk menjadi menteri sosial, kelak ditargetkan untuk maju ke pemilihan gubernur Jakarta.
"Bisa saja seperti itu dengan catatan pilkada di 2022-nya diadakan. Saat ini kan pilkada di 2022 diundur ke 2024. Bisa saja mengubah UU-nya agar pilkada bisa terlaksana di 2022," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (22/12/2020).
Menurut prediksi Ujang, jika kader PDI Perjuangan itu kelak diikutkan ke pilkada Jakarta (tahun 2022), bisa saja kemudian dia diusung menjadi kandidat presiden pada pemilu 2024.
"Bisa saja ada target yang hendak diraih PDIP di Provinsi DKI Jakarta. Karena PDIP menang di DKI Jakarta. Tapi gubernurnya didukung partai lain," ujar Ujang.
Jika dugaan itu benar, menurut Ujang, langkah PDIP akan mengulang sejarah Joko Widodo.
Ujang menegaskan kalaupun nantinya skenario politik seperti itu, keputusan tetap berada di tangan rakyat.
"Sepertinya skenarionya seperti itu. Itu bisa saja skenario PDIP. Tapi skenario rakyat kan bisa berbeda," ujar Ujang.
Penunjukan Risma menjadi menteri sosial bukan informasi yang mengejutkan karena sebelumnya isu sudah santer.
Usai ditunjuk menjadi menteri sosial, Risma menyatakan, "Pertama terus terang saya cukup kaget meskipun sudah banyak yang membicarakan, tapi terus terang, saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri."
Baca Juga: Harta Kekayaan 6 Menteri Baru Jokowi, Siapa Terkaya?
"Karena ini kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wapres dan ini untuk saya mengabdi untuk negara, maka saya matur nuwun kepercayaannya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres serta tentunya seluruh bangsa Indonesia."
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional
-
Hasto Ungkap Alasan Megawati Pilih Upacara di Sekolah Partai Ketimbang Istana
-
Megawati Sentil Kemenkes Soal BPJS: Saya yang Bikin, Kenapa Sekarang Dikutik-kutik?
-
Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
-
Megawati: Hukum Indonesia seperti Zaman Belanda, Dijalankan tapi Tak Berkeadilan
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan