Suara.com - Tak lama setelah Front Pembela Islam dilarang pemerintah, sejumlah tokoh organisasi tersebut langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam.
Pemerintahan Joko Widodo membubarkan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab melalui Surat Keputusan Bersama enam menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu (30/12/2020).
Seperti apa pandangan analis politik melihat perubahan yang begitu cepat tersebut.
"FPI ganti nama sama saja. Bagi saya ideologi dan paham sama maka itu tak ada beda. Saya sarankan anak buahnya HRS (Habib Rizieq Shihab) mencari lembaga nasionalis, cinta NKRI dan tidak anarkis," kata analis politik dari lembaga Political and Public Policy Jerry Massie kepada Suara.com.
Menurut prediksi Jerry, jika Front Persatuan Islam mengajukan izin pendirian organisasi, pemerintah tidak akan mengabulkan. Pasalnya, kata Jerry, singkatannya sama dengan FPI.
Jerry menyarankan agar pembentukan organisasi baru pasca FPI dilarang, ditunda dulu atau seandainya langsung saja membentuk partai politik.
"Saya sarankan agar dipending saja atau sekalian bikin parpol lebih elegan tapi tujuan, visi dn misi tak melenceng," kata Jerry.
FPI saat ini sedang dirundung masalah serius, terutama semenjak Habib Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi. Baru-baru ini, Habib Rizieq ditetapkan menjadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Jawa Barat, serta sejumlah kasus hukum telah menantinya.
Belum lagi kasus enam laskar pengawal Habib Rizieq Shihab yang ditembak polisi di jalan tol, saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Baca Juga: FPI Jadi Front Persatuan Islam, Eks Ketua FPI DIY-Jateng Belum Ambil Sikap
"Jadi lebih baik istirahat sementara waktu dulu ada waktu merenung sejenak ditahun baru ini."
Tak perlu ngotot
Jerry menekankan sulit kiranya Front Persatuan Islam mendapatkan izin pembentukan organisasi dari pemerintah.
"Sekali lagi baik izin Kemenkumham, Kemenag bahkan Kemendagri tak akan dikeluarkan jika organsasi dan orang yang sama," katanya.
Itulah sebabnya, Jerry menyarankan mereka mencari opsi yang lain atau cari jalan alternatif lain.
"Paling penting ubah mindset yang dianggap 'anarkis' oleh publik."
Berita Terkait
-
17 Agustus Hari Minggu, Apakah Siswa Tetap Masuk Sekolah? Begini Aturannya
-
Siap-siap Liburan! Ini Daftar Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
-
Resmi! Pemerintah Tetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025
-
Kapan Maulid Nabi 2022? Simak Informasinya
-
PKS Senang Habib Rizieq Sudah Bebas, Bakal Digandeng untuk 2024?
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
Terkini
-
Bantah Pemerintah Larang Nobar Film Pesta Babi, Menko Yusril: Silakan Tonton dan Debat!
-
Italia Murka Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB yang Tewaskan Tentara Indonesia
-
Tolak SPPG di Dalam Kampus, UMY Usul Fokus Jadi Mitra Kajian Program MBG
-
'Kode Merah' di Balik Room VIP: Bareskrim Bongkar Modus Narkoba di B-Fashion dan The Seven Jakbar
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Israel Jadi Negara Paling Tidak Disukai di Dunia Menurut Survei Global 2026
-
Sadis! Hanya Demi Motor, Pemuda di Karawang Nekat Habisi Nyawa Adik Kelas di Bantaran Citarum
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Siswa SMK Karawang Terancam Hukuman Mati Usai Rencanakan Pembunuhan Adik Kelas