Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengatakan bahwa pihaknya enggan berandai-andai mengharapkan arah politik pentolan FPI Habib Rizieq Shihab di Pemilu 2024. Namun, PKS menyambut baik atas bebasnya Habib Rizieq usai jalani proses hukum.
"Jadi kami tidak berandai-andai dengan yang disampaikan tadi (soal arah politik Rizieq). Intinya kami senang dan apresiasi terkait bebasnya beliau," kata Kholid kepada wartawan dikutip Rabu (27/7/2022).
Kholid mengatakan, bebasnya Rizieq diharapkan bisa membawa keberkahan, termasuk bagi keluarga. PKS mengapresiasi sejumlah pihak berwajib yang memperlancar bebasnya Habib Rizieq.
"Kami juga sangat mengapresiasi dengan keluarnya beliau, itu tentu menjadi kebaikan buat jemaahnya, buat umat islam, buat keluarga beliau," tuturnya.
Sementara sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan mendapat keuntungan politik setelah menampilkan foto Habib Rizieq Shihab dalam spanduk pada waktu musim kampanye tahun 2019.
Mardani mengatakan pada pemilu 2019, dia mendapatkan banyak suara pemilih, mengalahkan suara yang dihimpun lawan politik.
Tapi Mardani mengakui bahwa dia tidak menguji dua variabel itu melalui survei.
“Saya konfirm (pasang foto HRS) kalau di 2019. Saya nggak bikin exit poll (survei), kalau saya pribadi merasa banyak sekali keberkahan beliau, secara pribadi,” kata Mardani dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2022).
Mengenai apakah PKS akan menggandeng Habib Rizieq pada pemilu 2024 nanti, Mardani mengatakan “belum ada pembicaraan yang sifatnya yang struktural.”
Baca Juga: Soroti Kalangan Militer Maju di Pilpres 2024, Pengamat: Popularitas dan Kepantasan Jadi Indikatornya
Mardani merupakan salah satu politikus yang menyambut kebebasan Habib Rizieq setelah menjalani kurungan penjara.
Belum Tentukan Sikap
Pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan kliennya belum menentukan sikap politik jelang pemilu 2024. Aziz Yanuar juga mengatakan simpatisan masih setia dengan kliennya.
“Belum ada. Saat ini masih kita berpendapat atau berstatement ikut komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab,” katanya di Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2022).
Walaupun belum memutuskan sikap politik, kata Aziz, kecil kemungkinan kliennya bersikap netral jelang pemilu presiden 2024.
“Ya kalau netral juga berarti jalannya kan menyeramkan, berarti kita berhenti dulu sebentar, kemungkinan ada. Tapi mungkin yang netral kecillah,” kata Aziz Yanuar.
Berita Terkait
-
Capres dari Kalangan Militer Dianggap Masih Ideal, Pengamat: Sebuah Keniscayaan Pemilu Kita!
-
Elite PKB-Gerindra Lakukan Pertemuan Lagi, Kali Ini Persiapkan Piagam Deklarasi Koalisi Pilpres 2024
-
Soroti Kalangan Militer Maju di Pilpres 2024, Pengamat: Popularitas dan Kepantasan Jadi Indikatornya
-
Meski Mesra dengan NasDem dan Demokrat, PKS Tetap Buka Pintu Parpol Lain untuk Koalisi
-
Sidang Perdana Gugatan UU Pemilu, PKS Ajukan PT Jadi 7-9 Persen, MK: Rujukan Teoritisnya Apa? Nanti Dianggap Cocokologi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri