Suara.com - Sebuah video yang diunggah oleh akun @polsekdemakkota viral di Instagram. Video tersebut memperlihatkan kericuhan yang terjadi saat Wakil Ketua FPI Aceh Abi Wahidin beradu mulut dengan Dandim 0101/BS Kolonel TNI Abdul Razak Rangkuti.
Adu mulut terjadi setelah pihak FPI Aceh tak terima dengan teguran yang diberikan terkait protokol kesehatan saat dilangsungkannya acara zikir doa bersama di masjid Baiturrahman Banda Aceh (31/12/2020).
Dalam video yang diunggah dijelaskan bahwa Wakil Ketua FPI Aceh menolak anjuran mengenakan masker bagi seluruh peserta zikir dan doa bersama. Anjuran untuk melakukan rappid test massal pun ditolak oleh pihak FPI Aceh.
Selain itu terdapat juga penjelasan yang menyebut bahwa TNI hanya melakukan penertiban dengan mengingatkan perihal penegakan protokol kesehatan tanpa adanya pembubara.
Sayangnya, pihak FPI Aceh secara tegas menolak anjuran mengenakan masker, jaga jarak dan juga melakukan rappid test yang telah disediakan.
Beberapa warganet pun mengungkapkan pendapat mereka terkait video tersebut lewat komentar dalam unggahan tersebut.
Mereka menilai Wakil Ketua FPI Aceh tak menghormati aparat yang sedang bertugas karena membentak dan tak menuruti anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Gak ada wibawa aparat ygbsedang bertugas depan orang kaya gitu..setidaknya hormati institusinya lah..pek*k tuh manusia," tulis akun @donny_herin*ra.
"Bravo TNI Polri," tulis akun @djvai76.
Baca Juga: FPI Dibubarkan, Arteria Dahlan Minta Negara Menjamin Kemerdekaan Berserikat
"Gak mudah loh nyabarin model begituan," tulis akun @dikadzan.
Acara zikir dan doa bersama tersebut juga disorot karena dilakukan sehari setelah FPI resmi dinyatakan sebagai ormas yang dibubarkan.
Diketahui pada Rabu (30/12/2020) Menkopolhukam Mahfud MD telah menyampaikan keterangan resmi yang menyatakan bahwa FPI dibubarkan.
"Bahwa FPI sejak Juni 2019 sudah bubar sebagai organisasi. Namun tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum, merazia, provokasi," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/12/2020).
Dalam keterangan yang disampaikan, Mahfud juga menyebut bahwa FPI dilarang menjalankan aktivitasnya lagi setelah pernyataan pembubaran dikeluarkan.
“Pemerintah menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak punya landasan sebagai ormas maupun organisasi," ucap Mahfud.
Berita Terkait
-
Untuk Jamin Kehalalan, MUI Jateng Usulkan Kiai Jadi Prioritas Vaksinasi
-
Komnas HAM Selesaikan Laporan Hasil Penyelidikan Laskar FPI dalam Dua Pekan
-
Mau Disuntik ke Warga, Vaksin COVID-19 Sinovac Belum Diizinkan BPOM
-
Wabup KBB Kabarkan Kondisi Syekh Ali Jaber: Mulut Terpasang Ventilator
-
Ventilator Terpasang di Mulut, Para Murid Diminta Doakan Syekh Ali Jaber
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun