Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan ada pengurangan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di ibu kota. Ada berbagai kalangan yang tidak mendapatkan bantuan ini seperti ojek online.
Riza menjelaskan, penerima BST senilai Rp 300.000 ini adalah warga yang kesulitan ekonominya karena terdampak pandemi Covid-19. Namun karena banyak masyarakat yang sudah kembali bekerja, maka banyak yang dianggap tidak lagi layak menerima bansos.
"Dulu sampai Gojek juga menerima. Sekarang kan sudah tidak menerima. Jadi sekarang yang sudah bekerja tidak lagi menerima bantuan," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut Riza, pendapatan masyarakat yang sebelumnya hilang sudah mulai kembali. Terlebih lagi pihaknya sudah sejak lama melonggarkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Jumlahnya menurun karena memang sudah sejak PSBB diperlonggar kan orang sudah kembali bekerja," jelasnya.
Sebelum diganti menjadi Bansos tunai, penerima bantuan sembako di Jakarta berjumlah sekitar 2,4 juta Kepala Keluarga (KK). Menurutnya penurunan jumlah penerima ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja.
"Angka yang berkurang ini ya tidak hanya di DKI, di seluruh Indonesia berkurang. Karena sebagian kan sudah kembali bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menjelaskan penyaluran BST yang sudah dimulai pada Senin (4/1/2021) itu bersumber dari APBN Kementerian Sosial disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan, BST yang dananya menggunakan APBD Pemprov DKI bakal diberikan lewat Bank DKI.
"Data penerima BST 2021 yang bersumber dari APBN akan ditetapkan oleh Dirjen PFM Kemensos RI, sedangkan data yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta," tuturnya.
Baca Juga: Jika Indonesia Ingin Terapkan Lockdown Saat Ini, Begini Kata IDI
Program Bansos ini disebutnya bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Selain BST, ada juga bantuan yang diberikan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kelompok yang menerima PKH adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.
Besar bantuan di setiap keluarga bervariasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki. Setiap keluarga maksimal 4 kelompok sasaran.
"Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD,” tukasnya.
Lalu lewat program BPNT, tiap KK akan menerima bantuan tunai sebesar Rp 200.000. Sasarannya adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima Bansos sembako Covid-19.
Bantuan ini akan disalurkan melalui Bank BNI mulai Januari hingga Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong. Bagi masyarakat yang terdaftar dalam program BST nantinya tak akan lagi menerima bantuan PKH dan BPNT.
Berita Terkait
-
Sudah 77 Tahun, Wapres Ma'ruf Cari Vaksin yang Sesuai dengan Kriteria
-
Jika Indonesia Ingin Terapkan Lockdown Saat Ini, Begini Kata IDI
-
Faktor Usia, Wapres Ma'ruf Tidak Memungkinkan Divaksin Sinovac
-
Tambah 1.824 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 192.899 Orang
-
Kemendikbud Sebut 14 Provinsi Ini Sudah Mulai Buka Sekolah Saat Pandemi
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!
-
JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!
-
JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama