Angka Kemiskinan Tinggi, Mardani ke Risma: Mensos Tak Bisa Cuma Blusukan

Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti gaya Tri Rismaharini melakukan blusukan usai menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia meminta agar Risma tak hanya sekadar melakukan blusukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.

Politisi PKS itu menyebut angka kemiskinan di Indonesia saat ini terbilang tinggi dan tak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan.

"Bu Risma sebagai Mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi menteri dengan masalah yang lebih beragam dengan skala nasional tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Rabu (6/1/2021).

Mardani menyarankan Risma untuk melakukan blusukan di perapian data agar tercipta data raya yang baik, benar dan akurat.

Mempersiapkan data raya masyarakat menjadi jauh lebih penting, terlebih di era pandemi Covid-19. Data raya tersebut berguna untuk distribusi bantuan selama pandemi Covid-19 sehingga tepat sasaran.

"Mensos perlu 'blusukan' di perapian data. Ini jauh lebih penting demi perbaikan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan efektif-efisien," ungkap Mardani.

Mengutip dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 mengalami peningkatan. Tercatat ada sebanyak 26,42 juta orang miskin atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun sebelumnya.

Tanpa adanya data raya berisi penerima bantuan yang mumpuni, maka proses distribusi bantuan akan tersendat.

Baca Juga: CEK FAKTA: Gelandangan yang Ditemui Risma saat Blusukan Cuma Settingan?

Tentu hal tersebut berimplikasi pada rakyat yang semakin mengalami kesulitan di tengah situasi yang serba sulit saat ini.

Mardani meminta Risma mempertimbangkan usulan dari KPK untuk menggabungkan tiga basis data orang miskin yang dikelola dua Dirjen dan 1 Sekjen.

"Mengingat PKH database sendiri, BPNT sendiri dan DTKS sendiri, rapihkan mulai dari kriteria hingga pola updatingnya karena kerap tidak akurat," ungkap Mardani.

Dengan adanya mekanisme perbaikan data raya di tubuh Kementerian Sosial, diharapkan proses penyaluran bantuan dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, diharapkan perbaikan data dapat menghindari dari penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Semoga mekanisme yang baru ini kian mudah terawasi. Tidak ada lagi penyelewengan seperti kemarin yang jelas-jelas merugikan pemerintah, masyarakat, sampai pelaku usaha yang amat perlu program tersebut untuk mendongkrak daya beli di tengah pandemi Covid-19," tukas Mardani.