Suara.com - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menolak untuk membuat amandemen ke-25 agar Donald Trump diberhentikan dari jabatannya dan menggantikannya dengan hanya delapan hari tersisa masa jabatan mereka.
"Dengan hanya delapan hari tersisa dalam masa jabatan presiden, Anda dan Kaukus Demokratik menuntut agar Kabinet dan saya meminta Amandemen ke-25. Saya tidak percaya bahwa tindakan seperti itu adalah untuk kepentingan terbaik Bangsa kita atau sesuai dengan Konstitusi," tulis surat Mike Pence kepada Nancy Pelosi, disadur dari The Independent, Rabu (13/1/2021).
Mike Pence mengirim surat kepada Nancy Pelocy pada Selasa malam tepat ketika DPR mengambil suara prosedural pada resolusi yang memintanya untuk mengeksekusi pencopotan presiden.
Melalui surat tersebut, Pence menegaskan kembali jika pemerintah ingin memastikan "transisi yang tertib" dan menggarisbawahi sekarang bukan waktunya untuk menggulingkan presiden dan membuat susana terpecah belah.
"Di tengah pandemi global, kesulitan ekonomi bagi jutaan orang Amerika, dan peristiwa tragis 6 Januari, kini saatnya kita berkumpul, sekaranglah waktunya untuk menyembuhkan," tulis Pence.
Dalam surat tersebut awalnya Pence memuji Pelosi dan Partai Demokrat karena menunjukkan "persatuan" dengan terus mensertifikasi hasil pemilu 2020 bahkan setelah kerusuhan di Capitol oleh pendukung Trump.
Namun setelah itu, Pence menuduh pembicara memainkan "permainan politik" dengan mencoba untuk menyingkirkan Donald Trump lebihi cepat.
Di sisi lain, bukan hanya kubu Partai Demokrat yang ingin Trump dicopot dari jabatannya sebelum presiden Joe Biden mengambil alih kursi kepresidenan pada 20 Januari.
Sejumlah tokoh Republik terkemuka telah mengumumkan mereka akan memilih untuk memakzulkan Trump ketika DPR mengambil suara itu pada hari Rabu. Para Republikan tersebut termasuk ketua konferensi House GOP Liz Cheney dari Wyoming dan anggota kongres Adam Kinzinger dari Illinois dan John Katko dari New York.
Baca Juga: Rachland Bandingkan RI dengan AS hingga Filipina yang Tak Wajibkan Vaksin
"Presiden Amerika Serikat memanggil gerombolan ini, mengumpulkan massa, dan menyalakan api ... Tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar dari jabatannya oleh presiden Amerika Serikat dan sumpahnya pada konstitusi," kata Cheney dalam sebuah pernyataan.
Bahkan Partai Republik di Senat tampak siap untuk melawan Trump.
Pemimpin mayoritas senat Mitch McConnell diam-diam mengindikasikan bahwa dia yakin presiden melakukan pelanggaran yang tidak dapat dimaklumi, meskipun dia belum mengindikasikan apakah dia akan memilih untuk menghukum atau membebaskan presiden karena menghasut pemberontakan, New York Times telah melaporkan.
Ketua peradilan DPR Jerry Nadler pada hari Selasa mengajukan laporan 76 halaman materi yang mendukung resolusi pemakzulan Demokrat.
Tidak jelas kapan Senat akan berkumpul untuk mengadakan sidang pemakzulan. Untuk saat ini, dijadwalkan kembali pada 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Biden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO