Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap tidak ada lagi penolakan program vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah, semua harus mendukung sebab para pejabat negara sudah menjadi contoh pertama.
Juru bicara IDI, dr. Erlina Burhan tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang bisa terjadi jika 70 persen rakyat Indonesia divaksin sehingga bisa melindungi 30 persen rakyat lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya.
"Kalau banyak masyarakat yang menolak vaksinasi, kekebalan kelompok tersebut tidak akan tercapai sehingga penularan akan terus berlangsung, sementara kondisi kita sekarang ini saja sudah sangat sulit. Tidak bisa kita terus-terusan seperti ini," kata dr Erlina, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, proses vaksinasi perdana yang disiarkan secara langsung tersebut merupakan hal yang sangat baik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan terjamin keamanannya.
“Kalau vaksin yang digunakan tidak aman, tentu para pemimpin tersebut tidak mau divaksin," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa vaksinasi adalah bagian dari berbagai upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, protokol kesehatan 3M; Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan tetap harus dijalankan.
“Proteksi yang diberikan oleh vaksin COVID-19 apapun dengan tingkat efikasi di atas 50 persen, pastinya jauh lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali,” tegasnya.
Diketahui, Vaksin CoronaVac buatan Sinovac Biotech China yang digunakan di tahap pertama program vaksinasi di Indonesia dipastikan aman karena telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM juga telah mengumumkan hasil efikasi berdasarkan uji klinik fase 3 di Indonesia yang mencapai 65,3 persen, angka efikasi ini lebih tinggi dari ketentuan minimal WHO yakni sebesar 50 persen.
Baca Juga: Selain Jokowi, Ketua IDI dan Raffi Ahmad, Siapa yang Dapat Vaksin Hari Ini?
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI juga telah mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin COVID-19.
Berita Terkait
-
Raffi Ahmad Dikecam Ketahuan Nongkrong Tanpa Masker Usai Divaksin
-
Raffi Ahmad Keluyuran Tanpa Masker Usai Divaksin, Publik: Keterlaluan
-
Vaksinator di Makassar Butuh Waktu 45 Menit Setiap Orang yang Divaksin
-
Hari Ini 6 Kota di Jabar Gelar Vaksinasi Corona, Ada Bogor hingga Depok
-
Tak Bisa Vaksinasi Sinovac, Gubernur Banten Akan Disuntik Vaksin Pfizer
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim
-
Basarnas Fokuskan Pencarian di Muara Pantai Sine, Wisatawan Malang Terseret Ombak Belum Ditemukan
-
Dalai Lama Buka Suara soal Namanya Disebut Ratusan Kali dalam Dokumen Rahasia Epstein
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Ditopang Pemilih Gen Z
-
Awal Puasa Ramadan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, NU, dan BRIN