Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan melakukan rotasi terhadap anggota DPR RI Ribka Tjiptaning. Ribka yang sebelumnya menempati Komisi IX, kini dipindahkan ke Komisi VII. Selain Ribka, ada sejumlah anggota lain yang ikut dirotasi.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III. Terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.
Berdasarkan surat tersebut, keputusan rotasi atau perubahan penugasan terhadap lima anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan berlaku mulai 18 Januari 2021.
Ribka Curhat Dinyinyiri Rekan Fraksi PDIP
Sebelumnya, anggota DPR RI dari PDIP Ribka Tjiptaning disindir rekan-rekannya sendiri di fraksi.
Sindiran ini dialamatkan ke Ribka karena pernyataannya yang menolak divaksin Covid-19.
Pernyataan Ribka ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene juga adalah kader PDIP.
Baca Juga: Menolak Divaksin, Aktivis Forum Kota Solo Sebut Ribka Tjiptaning Arogan
Berbeda dengan Ribka, para anggota fraksi PDIP lainnya kompak menyatakan siap divaksin Covid-19.
Hal itu disampaikan Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
"Di fraksi saya PDIP nyinyir semua, 'saya siap divaksin', karena nyindir saya, karena saya enggak mau divaksin," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Ribka mengungkapkan dirinya menolak divaksin Covid-19 karena produknya yang dianggap belum jelas.
Untuk program vaksinasi tahap pertama, pemerintah memilih menggunakan vaksin Sinovac dari Beijing, China.
"Kenapa saya juga bilang menolak divaksin karena belum jelas," ujarnya.
Berita Terkait
-
Politisi Golkar Gatot Sudjito Meninggal Terpapar Covid-19
-
Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal di RS Saiful Anwar Malang
-
Wacana Bebas Bepergian Pasca Divaksin, Fraksi PKS Kritik Jajaran Jokowi
-
Anggota DPR Ini Kritik Wacana Sertifikat Bebas Bepergian Pasca Divaksin
-
Menolak Divaksin, Aktivis Forum Kota Solo Sebut Ribka Tjiptaning Arogan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar