Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan melakukan rotasi terhadap anggota DPR RI Ribka Tjiptaning. Ribka yang sebelumnya menempati Komisi IX, kini dipindahkan ke Komisi VII. Selain Ribka, ada sejumlah anggota lain yang ikut dirotasi.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III. Terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.
Berdasarkan surat tersebut, keputusan rotasi atau perubahan penugasan terhadap lima anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan berlaku mulai 18 Januari 2021.
Ribka Curhat Dinyinyiri Rekan Fraksi PDIP
Sebelumnya, anggota DPR RI dari PDIP Ribka Tjiptaning disindir rekan-rekannya sendiri di fraksi.
Sindiran ini dialamatkan ke Ribka karena pernyataannya yang menolak divaksin Covid-19.
Pernyataan Ribka ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene juga adalah kader PDIP.
Baca Juga: Menolak Divaksin, Aktivis Forum Kota Solo Sebut Ribka Tjiptaning Arogan
Berbeda dengan Ribka, para anggota fraksi PDIP lainnya kompak menyatakan siap divaksin Covid-19.
Hal itu disampaikan Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
"Di fraksi saya PDIP nyinyir semua, 'saya siap divaksin', karena nyindir saya, karena saya enggak mau divaksin," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Ribka mengungkapkan dirinya menolak divaksin Covid-19 karena produknya yang dianggap belum jelas.
Untuk program vaksinasi tahap pertama, pemerintah memilih menggunakan vaksin Sinovac dari Beijing, China.
"Kenapa saya juga bilang menolak divaksin karena belum jelas," ujarnya.
Berita Terkait
- 
            
              Politisi Golkar Gatot Sudjito Meninggal Terpapar Covid-19
- 
            
              Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal di RS Saiful Anwar Malang
- 
            
              Wacana Bebas Bepergian Pasca Divaksin, Fraksi PKS Kritik Jajaran Jokowi
- 
            
              Anggota DPR Ini Kritik Wacana Sertifikat Bebas Bepergian Pasca Divaksin
- 
            
              Menolak Divaksin, Aktivis Forum Kota Solo Sebut Ribka Tjiptaning Arogan
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
- 
            
              Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
Terkini
- 
            
              Pramono Buka Luas Ruang Inovasi, Pengamat: Patut Diapresiasi
- 
            
              Apa Hebatnya Soeharto? Ini Balasan Politisi PSI ke PDIP
- 
            
              Ditemukan Ganja Sisa Hisap, Polisi Sebut Onad Merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 
            
              Setelah Dua Tahun Gelap, Warga Poso Akhirnya Nikmati Terangnya Listrik Berkat Program Pemerintah
- 
            
              Alhamdulillah! Mendikdasmen Naikkan Insentif Guru Honorer Mulai 2026, Jadi Segini!
- 
            
              Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
- 
            
              Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
- 
            
              Bagaimana Kondisi Onad Saat Ditangkap Narkoba? Ini Kata Polisi
- 
            
              Kasus Korupsi Jual Beli PGN, KPK Sita Kantor dan Pipa Gas di Cilegon
- 
            
              Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM