Suara.com - Sikap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, yang tidak mengumumkan ke publik bahwa pernah terpapar virus COVID-19 dinilai membahayakan penanganan pandemi di Indonesia.
Epidemiolog Griffith University di Australia, dr Dicky Budiman menilai seharusnya Airlangga sebagai pejabat publik memberi contoh ke masyarakat bahwa tidak perlu malu jika terpapar Covid-19 karena penyakit ini bukanlah aib yang menimbulkan stigma negatif.
"Keterbukaan itu dimulai dari keteladanan pejabat publik atau tokoh, kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan dan contoh ke masyarakat bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang harus diberi cap stigma negatif," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/1/2021).
Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu seharusnya terbuka untuk keperluan pelacakan kontak erat, mengingat pejabat publik terkadang bertemu dengan banyak orang yang tidak ia ketahui seluruhnya.
"Pejabat publik itu bertemu dan ditemui banyak orang sehingga ada peran penting keterbukaan itu untuk program tracingnya, kalau tidak terbuka berarti tracingnya juga tidak akan optimal atau berhasil," tegasnya.
Dicky menyebut sikap Airlangga ini tidak patut dicontoh, sebab seluruh pejabat publik bahkan Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengumumkan kondisinya pasca kontak erat dengan pasien positif COVID-19.
"Kan menteri yang lainnya juga terbuka sudah menyatakan terpapar, bahkan pak Presiden Jokowi sendiri memberi contoh yang baik, ini harus dicontoh oleh para menterinya," tutup Dicky.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Airlangga pernah terpapar COVID-19 dalam acara 'Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen', Senin (18/1/2021).
Airlangga hadir dalam acara tersebut sebagai pendonor Plasma Konvalesen, syarat menjadi pendonor adalah pernah terpapar COVID-19.
Baca Juga: Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kecamatan Pasar Rebo Tutup 3 Hari
Bahkan, kabar ini juga baru didengar oleh Istana yang mengaku tak tahu pembantu kepala negara itu pernah terpapar COVID-19.
"Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2021).
Menurut Heru, Istana tidak bisa mengumumkan status kesehatan menteri secara sepihak tanpa konfirmasi dari menteri terkait.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Aturan Baru! Polisi Bisa Paksa Warga Serahkan Password HP, Menolak Siap-siap Masuk Bui