Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan mandiri bagi perusahan atau para pengusaha yang ingin melindungi karyawan dari penyebaran virus corona. Hal tersebut karena muncul pertanyaan dari perusahaan ataupun para pengusaha.
Karena itu, pemerintah akan memutuskan adanya kebijakan mengenai vaksinasi mandiri.
"Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin mandiri, ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi dalam acara peresmian pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Kata Jokowi, rencana kebijakan vaksin mandiri karena pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah menginginkan masyarakat semakin banyak dan cepat menerima vaksinasi.
"Karena apa, kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak," kata Jokowi.
Kendati demikian, kemungkinan vaksin mandiri dilakukan dengan beberapa syarat, seperti jenis vaksin dan tempat pelaksanaan vaksinasi yang berbeda.
"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Ribuan Vaksin COVID-19 Sinovac Hancur karena Gempa Mamuju
-
Mahasiswi Cantik Ini Disuntik Vaksin Covid-19 Pertama, Tak Ada Efek Samping
-
Listrik Padam Pasca Gempa, Sediaan 5.080 Vaksin Sinovac di Mamuju Rusak
-
Wajarkah Merasa Kelelahan Usai Mendapat Vaksin Covid-19? Ahli Menjawab
-
Akibat Gempa, Sebanyak 5.080 Dosis Vaksin Covid-19 di Mamuju Rusak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT