Suara.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum kembali setelah terhenti sejak 2006.
Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, meyakini Indonesia bakal mendukung, bahkan menjadi negara pertama yang mengakui hasil pemilu.
Hubungan antara Indonesia dan Palestina disebutkan Diaz sudah seperti saudara. Bahkan kedua negara saling membantu apabila mengalami musibah.
"Kita pasti bantu apabila diminta. Ketika kita musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya, saudara kita di Palestina turut menggelar salat gaib bagi korban. Ini menunjukkan kedekatan kita," kata Diaz dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).
Diaz mengatakan kalau Indonesia juga bisa membantu Palestina terkait dengan penyelenggaraan pemilunya. Menurutnya Indonesia dapat berpartisipasi sebagai pengamat pemilu bahkan menjadi negara yang mengakui hasil pemilu nantinya.
Indonesia juga bakal mengajak negara-negara sahabat terutama yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam untuk mengakui hasil pemilu.
"Uni Eropa saja mendukung sebagai pengamat, kita juga harus siap kalau diminta," ujarnya.
Diaz juga optimistis bahwa pemilu kali ini menjadi momentum rekonsiliasi dua fraksi utama dalam konflik Palestina yakni Hamas-Fatah. Apabila kedua belah pihak bisa kompak, maka perjuangan diplomasi Palestina akan lebih efektif karena legitimasinya pun jelas.
Konflik internal berkepanjangan antara Hamas dan Fatah selama ini menyulitkan Palestina memperjuangkan kemerdekaan.
Diaz menilai kalau keputusan mengadakan pemilu adalah keputusan yang tepat sekaligus menunjukkan kenegarawanan Presiden Mahmoud Abbas, yang juga akan maju sebagai kandidat petahana dari Fatah.
"Keputusan mengadakan pemilu ini bukti bahwa selain Presiden Mahmoud Abbas adalah negarawan sejati, juga menunjukkan komitmen Abbas terhadap demokrasi dan perdamaian di Palestina. Sikap ini harus 100 persen didukung," kata dia.
Sebelumnya, Palestina memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk pemilihan legislatif sendiri akan digelar pada 22 Mei, dilanjut dengan pemilihan presiden pada 31 Mei dan pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina pada 31 Agustus 2021.
Berita Terkait
-
Geger Cesium-137! KLH Segel Pabrik di Serang yang Diduga Cemari Udang Ekspor, Sanksi Pidana Menanti
-
Indonesia Tekan Negara Maju soal Janji Pendanaan Iklim Jelang COP30
-
Putra Hendropriyono dan Wamen Desa Ahmad Riza Patria Jadi Bos Telkomsel
-
Demi Selamatkan Pesisir, Kemen LHK Dorong Partisipasi Restorasi Mangrove
-
Mahmoud Abbas Tegaskan Palestina Tidak Akan Menyerah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu